Optika.id - Center fo Indonesian Policy Studies (CIPS) baru saja menerbitkan makalah penelitian kebijakan mereka yang bertajuk "Future Food Demand in Poor Indonesian Districts". Dalam makalah itu, CIPS menganalisis perihal pola konsumsi masyarakat di daerah-daerah miskin di Indonesia sehingga kebijakan penyediaan pangan di masa depan bisa terintegrasi dengan pola konsumsi masyarakat miskin.
Baca juga: Lagi-Lagi El Nino Disalahkan Biang Kerok Harga Pangan Mahal
Menurut Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus yang merupakan salah satu penulis makalah kebijakan itu, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas harga komoditas (pangan). Apalagi, harga pangan masih belum turun juga.
Heri menjelaskan jika rumah tangga miskin menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, harga pangan yang melambung tinggi tentunya membuat mereka terguncang. Hal tersebut juga menunjukkan hampir seluruh pendapatan mereka hanya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer saja.
"Ini mencerminkan kemungkinan pangan yang dapat diakses tidak memenuhi standar gizi. Ini yang menjadi kekhawatiran," ujar Heri dalam keterangannya, dikutip Optika.id, Rabu (5/7/2023).
Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Di sisi lain, perlu ada edukasi kepada masyarakat terkait konsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi. Pemerintah, juga dituntut untuk melakukan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu.
Dalam keterangan yang sama, Rachmi Widiriani selaku Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), mengaku jika pihaknya telah mempunyai beberapa kebijakan yang diambil terkait dengan cadangan pangan, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Baca juga: Pengamat Ekonomi Sebut Pemerintah Gagal Mengelola Harga Pangan
"Di Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah salah satu penyalurannya adalah pemberian bantuan pangan," kata Rachmi.
Tahun ini Bapanas telah menyalurkan beras, ayam dan telur kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain dari 3 komoditas tadi, Bapanas juga menyalurkan bahan pangan lain yang dibutuhkan oleh rumah tangga miskin yang rawan stunting antara lain susu dan beras yang terfortifikasi.
Ke depannya Rachmi menjelaskan jika pihaknya memerlukan pembaruan data penerima agar bantuan yang tersalurkan bisa lebih akurat. Jenis bantuan pun perlu lebih beragam sesuai dengan kebutuhan penerima.
Baca juga: Dirut Celios: Jika Prabowo-Gibran Menang, Utang RI Akan Naik Tinggi
"Jadi, nggak beras semua. Sesuai kebutuhan. Kadang, keluarga miskin yang lansia kesulitan kalau harus memasak dari mentah," tutur Rachmi.
Selain itu, dia juga menyebut perlu ada penguatan peran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai titik terdekat penyaluran bantuan pangan. Terakhir, Bapanas perlu memperkuat sarana logistik pangan dalam bentuk cold chain agar kualitas pangan tetap terjaga.
Editor : Pahlevi