Surabaya (optika.id) - Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda secara tegas mengkritik sikap pemerintah yang memble dalam mengelola harga pangan. Dalam kasus kelangkaan dan naiknya harga beras, Huda mengaku jika dirinya biingung ketika pemerintah mengklaim harga beras mahal tidak ada hubungannya dengan masifnya bantuan beras. Padahal, Huda menilai jika hal tersebut berkaitan dengan stok beras yang dimiliki oleh pemerintah.
“Kegunaan CBP (cadangan beras pemerintah), kan, ada beberapa. Salah duanya adalah untuk bantuan sosial dan stabilisasi harga beras (SPHP). Pembagian bansos kemarin menyedot banyak sekali beras CBP,” kata Huda dalam keterangannya, dikutip Optika.id, Rabu (28/2/2024).
Baca Juga: Panen Raya Sudah Dimulai, Bapanas Klaim Harga Beras Bakal Segera Turun
Dia mencontohkan, 10 kilogram beras itu dikalikan oleh jumlah penerima bansos, sedangkan di sisi lain, kuantitas CBP dibatasi dan menjadi patokan dari harga swasta. Ketika kuantitas CBP itu turun, maka swasta sadar bahwa kemampuan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga beras, ikut turun dan pemeirntah tidak mampu melakukan SPHP.
“Spekulasi ini ditunjukkan dengan stok di pasar induk Cipinang kurang dari 40 ribu ton. Pengeluaran beras di pasar induk Cipinang beberapa hari terakhir menunjukkan angka yang lebih besar dari barang yang masuk,” ucap Huda.
Permasalahan beras ini pun turut berdampak pada harga komoditas lainnya. Dia melihat jika ada potensi inflasi di akhir Februari 2024 ini. Dia juga khawatir lambannya penurunan harga beras ini akan berimbas pada angka kemiskinan yang tinggi.
“Kalau saya lihat efek dari kenaikan harga beras hanya menimpulkan efek domino ke harga komoditas lainnya. Ada hubungan yang positif antara harga beras terhadap harga pangan lainnya. Inflasi saya rasa juga akan meningkat tajam di Februari ini,” kata Huda.
Baca Juga: Ingin Makan Selain Nasi? Ini 4 Makanan Sumber Karbohidrat yang Bisa Kamu Coba!
Kenaikan beras ini, imbuh Huda, ditakutkan akan mempunyai efek ke kemiskinan yang kian tinggi. Pasalnya, kontribusi harga beras terhadap garis kemiskinan masyarakat Indonesia semakin besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai informasi, dikuti dari data panel Badan Pangan Nasional harga beras medium rata-rata masih berada di angka Rp14.300 per kilogramnya dengan naik Rp50/kg dan angka tertinggi yakni di Papua Tengah dengan harga Rp18.030/kg dan terendah di Papua Selatan dengan harga Rp11.800/kg.
Sementara itu di Pulau Jawa, beberapa daerahnya masih mengalami disparitas harga seperti DKI Jakarta yang berada pada harga Rp14.800/kg. Jawa Barat dengan harga Rp15.180/kg, Jawa Tengah harga beras menyentuh Rp19.990/kg dan DI Yogyakarta Rp14.850/kg.
Baca Juga: Fluktuasi Bahan Pokok, Pemprov Jatim Lewat Adhy Karyono Gencarkan Pasar Murah
Lebih lanjut, salah satu pihak yang harus bertanggung jawab atas kenaikan harga pangan ini menurut Huda adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag). Dia menilai jika Kemendag bersama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) wajib mengendalikan harga dengan baik.
“Dari sisi regulator, Kementerian Perdagangan mempunyai tanggung jawab moral yang besar terhadap kenaikan harga pangan ini. Ketidakmampuan menjaga stok menjadi masalah. Bersama NFA, seharusnya Kemendag bisa memberikan kebijakan pengendalian harga yang sesuai. Tapi kembali lagi, bantuan beras yang gila-gilaan kemarin menjadi penyebab juga harga beras naik,” kata Huda.
Editor : Pahlevi
