Opika.id - Penunjukkan Budi Arie Setiadi, Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo), sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menunjukkan bahwa kursi menteri bisa digunakan sebagai alat kendali politik.
Baca juga: Projo Respon Isu Kaesang Akan Maju Pilkada: Biarkan Memutuskan Sendiri!
Menurut Tamil Selvan, seorang komunikolog politik dan hukum nasional, penunjukan Budi Arie sebagai pengganti Johnny G Plate memperkuat pandangan publik bahwa jabatan menteri hanya berfungsi sebagai alat untuk mendekatkan diri pada kekuatan politik.
"Dengan menjadikan Ketua Projo sebagai Menkominfo, saya dapat memprediksi bahwa akan ada kemunduran lebih lanjut," ujar Tamil, pada Selasa (18/7/2023).
Baca juga: Khofifah-Emil Peroleh Kekuatan Tambahan untuk Maju Pilgub Jatim
Menurutnya, orang yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika seharusnya seorang profesional dengan latar belakang sebagai komunikolog atau pakar di bidang komunikasi. Pasalnya, dalam era digitalisasi saat ini, komunikasi memiliki peran penting.
Tamil juga merasa heran dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menunjuk orang-orang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang komunikasi, tetapi duduk di posisi jabatan yang sangat strategis.
Baca juga: Resmi, Projo Deklarasi untuk Dukung Prabowo Capres 2024
"Hal ini menandakan bahwa kursi menteri digunakan sebagai alat kendali politik," tambah Tamil.
Editor : Pahlevi