Prabowo Terancam Gagal Maju Capres, Kok Bisa?

Reporter : Seno

Optika.id - "Apa itu, ada di YouTube-YouTube itu loh, 'lu 11 aku 12, lu nggak jelas gw lepas' hahaha. Lu nggak jelas gw lepas, sindir Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum DPP PKB (Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa) atas sikap Prabowo Subianto dengan Gerindranya, detiknews, Selasa (1/8/2023).

Baca juga: Prabowo Subianto Fokus Pangkas Anggaran Demi Pendidikan dan Swasembada Pangan

Yang saya maksud kehadiran para sahabat-sahabat semua, para pengamat ini, waktunya tinggal 200 hari ini lagi, menuju 19 Oktober nggak sampai 200 kira-kira 60 hari lagi," kata Jazilul bernada mengingatkan.

Jazilul menganggap Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) antara PKB dan Gerindra tidak jelas. Artinya sudah 11 bulan belum jelas siapa cawapresnya (calon wakil presidennya). PKB ngotot cawapres harus Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Bahkan Prabowo sendiri mengatakan bahwa penentu cawapresnya Prabowo ada di tangan Cak Imin.

Sebenarnya sejak awal membentuk koalisi KKIR selalu menjajagi duet Prabowo-Cak Imin sebagai capres dan cawapresnya. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaiful Huda, antara PKB dan Gerindra saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain. Itu sebabnya dibentuk koalisi KKIR, kata Huda dalam diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Selasa (1/8/2023).

Gerindra memerlukan PKB untuk memenuhi 20% presidential threshold, kata Huda dalam tvOnenews.com, Rabu (2/8/2023). Di samping itu, lanjut Huda, Gerindra memerlukan suara Islam, dari Nahdlatul Ulamah (NU) untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah. Begitu pula PKB memerlukan Gerindra untuk pemilih nasionalis dan Islam di Jawa Barat, urai Muhadi,

Tentang keberadaan Cak Imin bagi Gerindra ditegaskan oleh Ahmad Muzani, Sekjen DPP Partai Gerindra.

Pak Muhaimin adalah Ketum PKB yang sekarang ini menjadi partai koalisi Gerindra, sehingga Pak Muhaimin adalah cawapres yang paling potensial dipertimbangkan untuk bisa dampingi Pak Prabowo, kata Muzani saat ditanya wartawan di di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Bisnis.com, Rabu (28/9/2022).

Muzani juga mengingatkan tentang cawapres Cak Imin itu.

Ada permintaan para ulama, para kyai kemarin kita jumpai di Tegalrejo, di Magelang, kata Muzani kepada wartawan yang mendedasnya.

Sebelumnya, Cak Imin sudah sempat menegaskan partai pimpinannya berkoalisi dengan Gerindra agar dirinya dapat menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Ya kalau saya enggak di situ (jadi cawapres), ya enggak usah koalisi, ngapain, kata Cak Imin kepada wartawan di Ruangan Pusdiklat DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Puan Mau Ambil PKB?

Hal yang menarik, akhir-akhir ini Puan Maharani, Ketua DPP PDIP (Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), semakin lincah mendekati beberapa politisi. Puan justru mendatangi rumah Cak Imin di Kawasan Widya Candra, Jakarta Selatan.

Pertemuan antara Puan dan Cak Imin dilakukan secara tertutup. Puan mengaku kepada wartawan pertemuan dengan Cak Imin juga membahas pilpres 2024. Selama 2 jam mereka membahasnya.

"Saya hadir di sini tentu saja untuk bisa bertukar pikiran Bagaimana nantinya ke depan ini memang menuju Pemilu 2024 itu harus dilakukan secara bergotong-royong," kata dia, di Jakarta, Liputan6.com, Jumat 28 Juli 2023,

Secara diplomatis Puan mengaku menghormati koalisi antara PKB dan Gerindra, namun ia menyebut politik sangat dinamis dan cair.

"Tentu saja saya menghormati hal tersebut. Namun namanya politik itu kan dinamis, tentu saja masih ada kemungkinan-kemungkinan untuk bisa kemudian menjalin komunikasi yang lebih intensif," kata dia.

Sementara itu, Cak Imin menyebut bila nanti ada kesepakatan atau ada titik temu baru PKB dan PDIP, maka dirinya akan melapor ke Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai rekan koalisi.

"Bagi saya, kebersamaan dengan PDIP itu ibaratnya akan terus terbuka, cair, dan seperti keluarga sendiri. Sehingga, jika toh nanti ada titik temu baru antara PDIP dan PKB, tentu saya akan bicarakan dengan Pak Prabowo," ujar Cak Imin.

Jazilul tidak berhenti dengan pernyataan sindiran sebelas dua belas saja, secara lugas katakan bahwa PKB jika kerja sama dengan PDIP tidak memerlukan waktu 11 bulan. Hanya 12 hari semuanya bisa tuntas, sindirnya lagi, CNN Indonesia, Jumat, (4/8/2023).

"Jadi PDIP dan PKB itu punya hubungan sejarah yang panjang. Jadi gampang sekali dibicarakan, enggak butuh 11 bulan, cukup 12 hari tuntas itu kelihatannya," urai Jazilul lebih lanjut.

Jazilul mengatakan PKB harus menyelesaikan pembicaraan dengan Gerindra terlebih dahulu sebelum memutuskan pindah koalisi.

Ia juga menyoroti soal Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang tak kunjung mendeklarasikan cawapres meski sudah membangun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bersama PKB.

"Yang namanya hubungan suka rela itu enggak bisa saling maksa. Sebenarnya PKB juga enggak pernah membuat ancaman ultimatum. Tapi harapannya yang membara itu kemudian dimaknai orang seperti mengancam," urainya tatkala ditanya wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta.

Jazilul menyoroti anggapan Prabowo yang masih menunggu Presiden Jokowi memberikan arahan dalam menentukan cawapres. Menurutnya, hal itu tak akan terjadi.

"Jangan menuduh Pak Jokowi yang macam-macam. Yang jelas PKB itu dalam fakta kerja sama dengan Gerindra diputuskan Gus Muhaimin dan Pak Prabowo, bukan oleh Jokowi," katanya, CNN Indonesia, Jumat (4/8/2023).

Baca juga: Prabowo Desak Vonis Berat untuk Harvey Moeis: 'Rakyat Juga Tahu Ketidakadilannya!'

Sinyal keras Jazilul itu adalah PKB untuk bergabung dengan PDIP dalam mengusung Ganjar Pranowo sudah dekat. Apalagi jika persyaratan Cak Imin untuk menjadi cawapres Ganjar dipenuhi.

Puan Mau Ambil Golkar?

Langkah Puan tidak berhenti dengan mendekati PKB. Lebih jauh lagi mendekati Golkar. Setelah Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung, 24 Juli 2023, langsung dikunjungi di rumahnya oleh Puan. Puan sambangi rumah Hartarto, Kamis (27/7/2023) untuk menjajagi kerja sama antara PDIP dan Golkar.

Setelah pertemuan tertutup, Puan Bersama Hartarto membuat pernyataan pers secara bersama-sama.

Menurut Puan kebersamaan antara PDIP dan Partai Golkar dimulai pada Kamis (27/8/2023). Kerja sama itu ditandai dengan adanya bunga merah dan kuning, kata Puan. Untaian bunga merah dan kuning dipegang Hartarto dan diuraikan narasinya oleh Puan.

Secara gamblang Puan mngatakan bahwa kerjama PDIP-Golkar untuk memperkuat gerbong kerja sama mengusung Ganjar Pranowo. PDIP dan Golkar sepakat untuk membentuk tim teknis untuk menjajagi kerja sama pilpres 2024, urai Puan di depan wartawan, Kompas.TV, (29 Juli 2023).

Di sisi lain Hartarto mengatakan bahwa PDIP dan Golkar adalah partai nomor satu dan dua dalam perolehan suara di Indonesia. Jika terjadi komunikasi yang baik antara dua parpol besar itu bisa merupakan sinyal stabilitas politik bagi Indonesia, Tempo.co, Kamis (27/7/2023).

Indonesia itu berbeda hanya pada tanggal 14 Februari 2024 (pemilu). Sesudah itu kita bergabung kembali, kata ujar Hartarto. Lebi lanjut dia telah menunjuk tim teknis yang diisi tiga kader Golkar yakni, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng; Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily; dan Ketua DPD Provinsi Maluku Utara, Alien Mus.

Sementara itu di pihak PDIP juga menunjuk tim teknis. Salah seorang tim teknis dari PDIP adalah Ketua DPD PDIP Jawa Timur, Said Abdullah.

Perlu diingat, Jaksa Agung adalah Sanitiar Burhanuddin. ST Burhanuddin (nama populernya) adalah adik TB Hasanuddin: politikus dan tokoh PDIP. TB Hasanuddin pernah menjadi Ketua DPD PDIP Jawa Barat. TB Hasanuddin pernah menjadi calon Gubernur Jawa Barat dalam pilkada 2018-2023. Namun gagal.

Apakah kedatangan Puan ke rumah Hartarto merupakan sinyal political umbrella bagi Ketum DPP Partai Golkar itu? Jika Golkar bisa dipetik oleh PDIP maka semakin tebal koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo.

Bergantung Kemandirian Gerindra

Jika Puan Maharani mampu memetik PKB dan Golkar maka habislah kesempatan Prabowo menjadi cawapres dalam pilpres 2024.

Baca juga: Prabowo: Tak Sedikitpun Pemerintah Persulit Kehidupan Rakyat, Tapi PPN 12 Persen Bakal Terus Diberlakukan?

Perlu diketahui kursi Gerindra sebanyak 78 kursi (12,57 persen). Gerindra tidak cukup syarat untuk mengusung capres sendiri. Perlu koalisi. Sebagaimana kita ketahui ambang batas untuk mengusung capres harus 20 persen jumlah kursi di DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

Jika Gerindra koalisi dengan PKB bisa mengusung capres dan cawapres. Kursi PKB di DPR adalah 58 kursi (9,69 persen). Jika koalisi dengan PKB lepas maka yang tersisa adalah Golkar dan PAN (Partai Amanat Nasional). Kursi Golkar sebanyak 85 (12,31 persen) sehingga Gerindra dan Golkar bisa mengusung capres dan cawapres.

Problem bagi Prabowo dan Gerindra adalah jika cawapres tidak bisa ditentukan sendiri maka koalisi dengan PKB dan Golkar bisa lepas. Koalisi Gerindra dan PAN (44 kursi, 6,84 persen) tidak mencapai PT (presidential threshold) 20 persen. Sementara itu PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sudah bergabung ke PDIP.

Saat ini santer dalam diskusi publik sinyal dugaan kuatnya cawapres Prabowo adalah Erick Thohir. Menurut Bocor Alusnya Tempo.co Erick sudah negosiasi dengan PKB untuk meminta posisi cawapres Prabowo. Membaca gelagat agresif Erick yang muncul diberbagai media massa dan sosial tidak heran kalau diduga masyarakat sebagai kandidat cawapres potensial.

Di sisi lain sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden minimal 45 tahun untuk diturunkan menjadi 35 tahun maka muncullah spekulasi baru, CNN Indonesia, Selasa (1/8/2023).

Nama Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo dan anak sulung Presiden Jokowi menjadi isu kuat bakal diusung sebagai cawapresnya Prabowo.

Dalam persidangan di MK itu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang sama-sama tidak keberatan jika batas usia minimal calon presiden dan calon wakil ditetapkan oleh MK, kompas.id, Selasa,(1/8/2023)

Pemerintah dan DPR tidak keberatan tentang batas usia bagi capres dan cawapres. Pemerintah dan DPR juga menyerahkan ketentuan soal batas usia minimal capres dan cawapres kepada MK

DPR menyerahkan sepenuhnya kepada MK untuk menilai konstitusionalitas pasal a quo, kata Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (politisi Gerindra) dalam sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di MK, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Dalam podcast off the record FNN, Jumat (4/8/2023), Hersubeno Arief dan Agi Betha, menduga Gibran bakal diusung Prabowo menjadi cawapresnya untuk pilpres 2024. Sinyal mengusung Gibran menjadi cawapres Prabowo itu semakin kuat. Sinyal kunjungan Prabowo ke markas PSI (Partai Solidaritas Indonesia) ditafsirkan Agi Betha dan Hersubeno Arief sebagai dukungan untuk Gibran.

Prabowo selalu tampil sebagai bacapres yang selalu meminta arahan Jokowi, meskipun telah dikritik oleh Jazilul bahwa mestinya yang menentukan cawapres adalah Prabowo dan Cak Imin. Bukan ditentukan oleh Jokowi. Sangat mungkin Prabowo bakal gagal menjadi capres jika selalu tunduk kepada perintah Jokowi.

Tulisan: Aribowo

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru