Optika.id - Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengungkapkan bahwa ada kisaran biaya politik sebesar Rp40 miliar yang diperlukan bagi seseorang yang bercita-cita menjadi calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Baca juga: Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diganti: Pemilu 2024 Banyak Timbul Fitnah
Dalam sebuah acara pidato budaya yang diadakan di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Cak Imin membahas tentang mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai posisi di gedung Senayan. Dia mengakui bahwa para aktivis yang ingin terlibat dalam dunia legislatif menghadapi hambatan finansial yang besar.
"Saudara-saudara saya yang mencalonkan diri tiga atau empat kali, kami kira bagi orang-orang dari Nahdlatul Ulama akan sangat sulit untuk menjadi anggota DPR di DKI Jakarta. Biayanya sekitar Rp40 miliar," ungkap Cak Imin dalam rekaman video yang diunggah di saluran YouTube NU Channel, Senin (14/8/2023).
Dalam penjelasannya, Cak Imin, yang juga dikenal sebagai Muhaimin Iskandar, menambahkan bahwa walaupun ada calon legislator dengan anggaran yang lebih rendah, berdasarkan pengamatannya, individu yang memiliki dana sekitar Rp20 miliar hingga Rp25 miliar tidak memiliki daya upaya untuk meraih kursi di kompleks parlemen Senayan. Dia menegaskan bahwa hanya mereka yang memiliki sumber daya sebesar sekitar Rp40 miliar yang mampu merebut kursi dalam gedung legislatif tersebut.
Para peserta dalam kompetisi untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga diharuskan mengeluarkan dana untuk benda-benda "souvenir" yang dianggap mampu menarik perhatian publik. Menurut Cak Imin, "souvenir" ini tidak terbatas hanya pada pakaian atau aksesori seperti kerudung, melainkan juga termasuk barang-barang seperti peralatan elektronik.
Pernyataannya kemudian memicu perdebatan di platform media sosial Twitter. Beberapa pengguna jaringan sosial tersebut berpendapat bahwa jumlah dana yang besar merupakan hal biasa bagi individu yang bercita-cita berkarir di arena Senayan. Namun, mayoritas warganet mengecam hal ini dan mengkritiknya sebagai bentuk investasi untuk mencari keuntungan.
"Kalo gini, bukannya banyak yang mikir gimana caranya balik modal dulu dibanding mikirin rakyat?" komentar salah seorang warganet.
"Pantes engga heran jadi mereka yg ke senayan mikirnya gimana cara sejahterakan rakyat bangung negara jadi mikirnya gimana uang kembali modal ke kantong," tulis akun @Fer*****oera.
Baca juga: Cak Imin Respon Kunjungan Anies ke DPP PDIP: Semoga Lancar
"Duit segitu bisa buat modal usaha. Bisa lebih kaya dari DPR gak sih?" sahut lainnya.
"Makanya jangan pilih caleg yang bagi-bagi duit maupun sembako karena mereka pasti ingin balik modal," kata akun @oe***id.
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menyoroti persaingan politik yang menurutnya semakin sulit diprediksi.
Baca juga: Resmi, Muktamar PKB Tentukan Cak Imin Kembali Jadi Ketum
"Persaingan dalam politik selama beberapa pemilihan umum terakhir menunjukkan bahwa persaingan yang mencari segala cara, terjadi dengan sangat terang-terangan," katanya.
Cak Imin juga memberikan dukungan terhadap pernyataan Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU periode 2010-2021, yang membahas tentang fenomena politik uang. Cak Imin menyampaikan pandangannya bahwa hanya individu berkecukupan secara finansial yang memiliki peluang untuk meraih posisi berkuasa dan mencapai keberhasilan dalam persaingan dalam konteks pemilihan umum.
Sambil bersenda gurau, dalam momen tersebut, Cak Imin mengungkapkan dengan candaan bahwa ia kini berada dalam "peringkat bawah," dan bahkan terkadang merasa tidak diizinkan untuk bersuara. Meskipun banyak program podcast yang ada, dia hanya telah menerima undangan dari Kaesang Pangarep untuk menjadi narasumber dalam podcast miliknya yang berjudul "Podkaesang Depan Pintu".
"Jika konteksnya terus memanas dan berlebihan, itu yang bisa berbahaya, oleh karena itu banyak yang tidak dapat saya hadiri," jelasnya.
Editor : Pahlevi