Optika.id - DPRDJatimberharap penentuan penjabat (Pj) kepala daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur juga mempertimbangkan stabilitas politik.
Baca juga: Khawatir RUU Pilkada Disahkan, BEM SI Jatim Terus Kawal hingga Pendaftaran!
Di samping itu, siapapun yang nantinya ditunjuk olehKemendagriharus merupakan figur yang tepat untuk memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Dalam waktu dekat terdapat Bupati dan Wali Kota dari 18 daerah di Jawa Timur yang akan habis periode jabatan. Untuk mengisi kekosongan, nantinya bakal ditunjukPjkepaladaerah.
Beberapa daerah sudah mengajukan usulan nama figur. Begitu pula Pemprov kabarnya juga sudah mengusulkan sejumlah nama pengisi di daerah.
AnggotaDPRDJatimUbaidillahmenjelaskan, sesuai aturan dariKemendagriproses pengisianPjkepaladaerahbisa berasal dari usulan DPRD setempat dengan jumlah tiga orang. Pemprov juga bisa mengusulkan tiga nama. Begitu pula Mendagri juga bisa memunculkan usulan calon sendiri.
"Komisi A mendorong siapapun nantinya yang terpilih, maka harus yang terbaik untuk menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024," kata Ubaid saat dihubungi dari Surabaya, Jumat (11/8/2023).
Pada penjelasan Pemprov beberapa waktu lalu, 13 daerah akan selesai pada September mendatang.
Baca juga: Sekjen PDIP Sampaikan Pesan Bu Mega ke Caleg DPRD se-Jatim
Yakni, Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, Jombang, Bojonegoro, Nganjuk, Magetan, Madiun dan Kota Malang. Kemudian Tulungagung.
Lalu, pada Desember ada Kota Mojokerto, Kabupaten Sampang, Kota Probolinggo, Kota Kediri dan Kota Madiun. Menurut Ubaid, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah menyampaikan ke Biro Pemerintahan Pemprov Jatim.
Bahwa, usulan namaPjkepaladaerahdari internal Pemprov juga harus memperhatikan tupoksi sebagai utama.
Pemprov diharapkan tidak mengusulkan kepala OPD yang dalam tugas utamanya sudah berat. Sehingga, kalaupun nantinya ditunjuk, roda pemerintahan di Pemprov tetap berjalan optimal.
Baca juga: PDIP Jatim Bekali Caleg Terpilih, Fokus pada Ideologi Pancasila!
PolitisiPKBitu pun berharapKemendagrinantinya bisa mempertimbangkan berbagai aspek dalam penentuan Pj Bupati/wali kota.
"Artinya, kami berharap Mendagri bisa menunjuk Pj yang sekiranya tidak menimbulkan polemik di bawah," tandas Ubaid.
Kondusifitas ditegaskan sebagai hal penting. Apalagi, menjelang tahunPemilu2024. Disamping itu juga ditegaskan Pj bisa menjaga netralitas.
Editor : Pahlevi