Optika.id - Pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengenai diksi "menggeser lahan" penduduk Pulau Rempang telah menimbulkan kontroversi. Bahlil mengklaim bahwa menggeser lahan tersebut hanya merupakan upaya memobilisasi warga ke tempat baru. Namun, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, mengkritik pernyataan tersebut, menyatakan bahwa hal itu sebenarnya menggusur warga setempat.
Dedi Kurnia Syah menganggap pernyataan Bahlil sebagai upaya untuk mencari dukungan publik dan memberikan kesan positif, meskipun realitasnya berbeda. Ia menekankan bahwa warga yang dikatakan akan digeser oleh pemerintah belum memiliki lahan baru yang disiapkan, sehingga tindakan yang dilakukan oleh warga Rempang sebenarnya merupakan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya.
Baca juga: Bahlil Resmi Umumkan Pengurus Partai, Sarmuji Sekjen-Agus Gumiwang Ketua Dewan Pembina
"Memang ada kesan baik dalam statemen Bahlil, bahwa menggeser itu hanya memobilisasi warga ke tempat baru, hanya saja di Rempang jelas bukan aktivitas mobilisasi," kata Dedi, Kamis (28/9/2023).
Baca juga: Bahlil Resmi Akan Daftar Jadi Ketum Golkar!
Dedi juga mencatat bahwa pernyataan Presiden Joko Widodo juga terkesan lebih mendukung pihak berkuasa daripada rakyat. Ia menilai bahwa presiden juga terlihat memihak korporasi dalam kontroversi ini, bahkan jika itu berarti menindas rakyat.
"Pernyataan Presiden sekalipun sama saja, misalnya menyatakan persoalan Remoang hanya miskomunikasi, terkesan ada pemihakan massal penguasa pada korporasi, meskipun harus dilakukan dengan cara menindas," jelas Dedi Kurnia Syah.
Baca juga: Hari Ini, Presiden Jokowi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri, Siapa Saja?
Pernyataan Bahlil dan respons kritik dari Dedi Kurnia Syah menggambarkan perdebatan yang sedang berlangsung mengenai isu penggusuran di Pulau Rempang, yang mengundang perhatian luas di masyarakat dan menjadi topik pembicaraan yang hangat.
Editor : Pahlevi