Optika.id - Dinasti politik merupakan strategi politik yang dibuat ataupun dibangun untuk memperoleh kekuasaan. Dengan menggunakan sistem dinasti politik, diharapkan kekuasaan dapat diwariskan kepada keturunan ataupun keluarga, Senin (30/10/2023).
Dinasti politik dikaitkan dengan jangka waktu yang panjang kekuasaan seseorang atau suatu dinasti sehingga mampu menghadirkan yang baru generasi yang mampu mempertahankan kekuatan pendahulunya. Pada tingkat praktis, dinasti politik telah menduduki porsi politik yang cukup besar kantor di banyak belahan dunia.
Baca juga: Campur Tangan Jokowi dalam Bangun Trah Dinastinya Sendiri
Dinasti politik memiliki sisi negatif dan sisi positif. Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Firman Noor, menyebut beberapa dampak negatif dan positif dari dinasti politik.
Hal ini disampaikan oleh Prof Firman Noor saat menjadi narasumber diskusi bertajuk "Dinasti Politik Menghambat Konsolidasi Demokrasi", yang diselenggarakan Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita, secara virtual, Minggu malam (29/10).
Baca juga: Pemerintah Kini Semakin Cuek dan Loyo
Firman menyampaikan sisi negatif dari dinasti politik antara lain adalah korupsi, inequality, kriminal dan kejahatan HAM, hingga poverty. Sedangkan dampak positif yang dapat terjadi antara lain adalah stability, certainy, preserving good values, hingga quality of life.
Terdapat beberapa hal yang menjadi problem bahwa dinasti politik di Indonesia cenderung negatif. Menurut Firman, dinasti politik di Indonesia biasanya adalah pemilik kekuasaan ekonomi di satu wilayah. Oleh karena itu, sangat mudah meraih kekuasaan dan memanipulasi kekuasaan tanpa lawan tanding yang tangguh.
Baca juga: Melanggengkan Politik Dinasti Apakah Etik?
Selain itu, para pelaku dinasti politik beranggapan, yang terpenting adalah menciptakan terpeliharanya dinasti politik. Mereka tidak suka kebebasan, apalagi berlelah-lelah bersaing. Dinasti politik Indonesia juga ditopang masyarakat yang masih permisif terhadap budaya feodalistik. Banyak masyarakat belum tercerahkan dan menganggap politik urusan orang-orang pintar, atau hanya untuk orang-orang yang punya trah berkuasa.
Editor : Pahlevi