Optika.id - Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengkritik program hilirisasi di sektor tambang. Cak Imin mengatakan kebijakan itu dilakukan secara ugal-ugalan.
Pernyataan itu disampaikan dalam debat keempat cawapres malam ini dengan tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Cak Imin awalnya menyoroti data dari Kementerian ESDM terkait pertambangan legal dan ilegal di Indonesia.
Baca juga: Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diganti: Pemilu 2024 Banyak Timbul Fitnah
"Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang ilegal saja tidak membawa kesejahteraan," kata Cak Imin di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).
Cak Imin menyinggung terkait kebijakan hilirisasi di sektor tambang. Cak Imin juga menilai kebijakan itu tidak memberikan efek kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
Baca juga: Cak Imin Respon Kunjungan Anies ke DPP PDIP: Semoga Lancar
"Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita hilirisasi dilakukan ugal-ugalan. Merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," katanya.
"Di sisi lain juga perkembangan hilirisasi dan tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar," sambung Cak Imin.
Baca juga: Resmi, Muktamar PKB Tentukan Cak Imin Kembali Jadi Ketum
Cak Imin mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah yang menurutnya mencapai 13%. Dia mengatakan angka itu tidak selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di lapangan. Cak Imin kemudian kembali mempertanyakan manfaat hilirisasi dengan sejumlah temuan persoalan tersebut.
"Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya bisa 13%, tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan sementara ilegal juga terus berlangsung," ujar Cak Imin.
Editor : Pahlevi