Jember (optika.id) - Anggota DPRD Jawa Timur, Satib memberikan komitmennya untuk memberdayakan masyarakat Kota Jember, hal ini dilakukan karena anggaran untuk membangun perkotaan itu terbatas.
Ia mengaku sebelumnya serap aspirasi menggarap daerah desa. Namun, Satib saat ini berfokus pada wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan ini hanya dibackup oleh kelurahan.
Baca juga: Warga Masalembu Sumenep Geruduk DPRD Jatim: Masalah Pembangunan Listrik Tak Kunjung Rampung!
"Di wilayah perkotaan, kalau tahun lalu ini saya reses di desa-desa. Tapi di tahun ini saya laksanakan di wilayah perkotaan," kata Satib dikonfirmasi, Selasa, (30/1/2024).
Perlu diketahui, Satib menggelar aspirasi ini di MH Thamrin 157, Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Minggu, (26/1/2024). Satib yang juga politisi asal Gerindra itu menjelaskan, pembangunan infrastruktur desa tentu berbeda dengan perkotaan.
Jika infrastruktur desa, tambahnya, masih bisa dicover oleh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Sementara itu, perkotaan tidak dicover oleh keduanya, sehingga hanya mendapatkan alokasi dari APBD Kabupaten Jember.
"Disini, menyangkut infrastruktur, kita perlu support ini kalau di pedesaan masih bisa dicover ADD dan DD. Tapi kalau di perkotaan ini tidak ada anggaran di kelurahan, sehingga masyarakat disini hanya semata-mata mengharapkan dari APBD," tegasnya.
Meskipun memperoleh alokasi dari APBD, Satib menyebut anggaran itu terbatas. Sebab, harus dibagi untuk seluruh wilayah Kabupaten Jember.
Baca juga: Kasus Dana Hibah, KPK Diminta Segera Periksa Pemprov Jatim
"Sehingga, banyak keluhan yang disampaikan ke kami, ketika disini lurah meminta ke RW untuk mengusulkan, bolak-balik diusulkan tapi bahkan ada yang sampai 5-6 tahun dusulkan tidak pernah realisasi ya karena keterbatasan anggaran APBD," urainya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim itu juga menegaskan, masyarakat yang memiliki wakil di Dewan, maka tentu bisa membantu memperjuangkan anggara lewat APBD Provinsi Jawa Timur.
"Ketika ada DPR khususnya, dari provinsi yang sudah turun selama ini, maka betul-betul menjadi sandaran masyarakat, ini satu momen yang harus saya tangkap agar saya betul-betul bisa mempunyai nilai manfaar bagi masyarakat daerah pemilih saya," tegasnya.
Baca juga: Anggaran Belanja Pegawai Dinilai Terlalu Besar pada Rancangan KUA PPAS APBD Jatim 2023
Ia pun lalu membeberkan bahwa di pedesaan yang diperlukan masyarakat adalah perbaikan infrastruktur dan drainase. Sementara itu, di perkotaan adalah tenda, tenda ini bisa dipakai ketika ada masyarakat yang meninggal dunia atau mempunyai hajat. Mengingat masyarakat itu tidak semuanya cukup ketika menggelar acara di rumah, sehingga harus ada antisipasi untuk menyewa tenda.
"Kami bermaksud daripada masyarakat ini menyewa tenda di tempat persewaan pasti harganya mahal tapi kalau di RW punya tenda, saya berharap keluarga besar warga disitu bisa pakai punya RW dengan harga yang lebih murah, bahkan dipinjamkan," pungkasnya.
Memang, ketika balai RW mempunyai aset tenda, bisa membuka lapangan kerja masyarakat sekitar. Tenda bisa disewakan dengan harga murah, mengingat bongkar pasang tenda tentunya membutuhkan tenaga dan perawatan.
Editor : Pahlevi