Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah
Baca juga: Percobaan Pembunuhan Ke 2 Terhadap Trump
Surabaya (optika.id) - Kita perlu belajar dari negara Bangladesh karena kejadian-kejadian politik yang terjadi dinegeri bekas bagian dari Pakistan ini pernah terjadi di negeri kita dan kalau kita tidak menyadarinya maka kejadian serupa bisa muncullagi. Kejadian poltik yang saya maksud adalah kerusuhan, demonstrasi yang menyebabkan pemerintahan jatuh itu diakibatkan karena marak praktek korupsi dan nepotisme.
Seperti diketahui Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina telah mengundurkan diri setelah berminggu-minggu protes anti-pemerintah yang mematikan-mengakhiri lebih dari dua dekade dia mendominasi politik negara itu. Hasina, 76, melarikan diri dari negara itu, dilaporkan mendarat di India pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024. Larinya Perdana Menteri Hasina itu menyebabkan kerumunan ribuan orang yang gembira turun ke jalan untuk merayakan berita itu, dengan beberapa menyerbu istana perdana menteri, dilaporkan menjarah dan merusak bagian dari bekas kediamannya. Beberapa jam setelah pengunduran diri Hasina, Presiden Mohammed Shahabuddin memerintahkan pembebasan mantan perdana menteri Khaleda Zia yang dipenjara dan semua mahasiswa yang ditahan selama protes baru-baruini menentang sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah.
Beberapa media melaporkan di ibukota Dhaka pada hari Senin, polisi dan gedung-gedung pemerintah lainnya diserang dan dibakar. Para pengunjuk rasa berusaha merobohkan patung pemimpin kemerdekaan Sheikh Mujibur Rahman, ayah Hasina. Ratusan orang dilaporkan tewas dalam kerusuhan politik ini. pada hari Senin.
Baca juga: Asosiasi Pengusaha Juga Dipecah – Belah Seperti Parpol
Kekacauan politik dinegeri Bangladesh ini dimulai oleh protes dama ribuan mahasiswa di Bangladesh atas peraturan sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah telah meningkat menjadi tantangan dan pemberontakan yang signifikan terhadap Perdana Menteri Sheikh Hasina dan partai Liga Awami yang berkuasa. Sesuai laporan media lokal, Protes mahasiswa, yang awalnya difokuskan pada penghapusan kuota dalam pekerjaan pegawai negeri, kini telah berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah yang lebih luas. Mahasiswa berpendapat bahwa kuota yang ada secara tidak adil menguntungkan loyalis partai yang berkuasa Perdana Menteri Sheikh Hasina, Liga Awami.
Lalu protes tumbuh ketika para demonstran mengungkapkan ketidakpuasan yang lebih luas dengan pemerintah Hasina, yang mereka tuduh melakukan praktik otokratis dan menekan perbedaan pendapat. Tanggapan pemerintah, termasuk penutupan sekolah dan universitas, gagal meredakan kerusuhan. Lagian putusan Mahkamah Agung yang menentang penerapan kembali kuota pekerjaan tidak sepenuhnya memuaskan para pengunjuk rasa, yang terus menuntut penghapusan semua reservasi pekerjaan untuk anak-anak "pejuang kemerdekaan." Konsesi parsial ini tidak banyak berbuat untuk memadamkan gerakan.
Praktek-praktek nepotisme dengan memberikan keistimewaan lowongan pekerjaaan pemerintah kepada golongan tertentu itulah yang menyebabkan kemarahan berkepanjangan mahasiswa dan rakyat terhadap kinerja pemerintah.
Baca juga: Oh Ternyata Itu Hanya Analisa To …
Indonesia sebenarnya sudah lama sejak reformasi dulu ingin menghapus praktek kolusi dan nepotisme dimana sebagian besar sumber-sumber perekonomian dan bisnis hanya diberikan kepada kelompok tertentu, kepada keluarga dan kroni penguasa. Praktek-praktek seperti itu dimasa datang harus segera dihapuskan.
Kalau tidak maka kejadian politik yang menyebabkan tumbangnya pemerintahan akibat praktek nepotisme itu akan muncul lagi di negeri ini.
Editor : Pahlevi