Oleh: Daniel Mohammad Rosyid
Baca juga: Parpol Adalah Organisasi yang Paling Berbahaya
Surabaya (optika.id) - Perubahan besar-besaran secara ugal-ugalan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 menjadi UUD2002 terbukti membuka jalan bagi invasi asing berkedok investasi, dan kelahiran oligarki yang mendominasi ekonomi Republik ini.
Baca juga: Peran Ulama-Santri dalam Perjuangan Melawan Penjajah
Rasio Ginie kita masih di sekitar 0.4 yang menunjukkan ketimpangan ekonomi yang parah. UUD2002 memberi partai politik hak untuk memonopoli politik sebagai public goods. Akibatnya ongkos politik menjadi sangat mahal yang hanya bisa dijangkau oleh oligarki sebagai bandar politik untuk menyediakan logistik bagi para bandit dan badut politik.
Baca juga: Soekarno-Hatta Mewakili Bangsa Indonesia
Publik hanya jongos politik, sementara presiden, gubernur, bupati dan walikota hanya petugas partai jika bukan boneka oligarki. Berbagai regulasi dibuat dan diratifikasi untuk melayani kepentingan oligarki nekolimik dalam rangka menguasai tanah, tambang dan sumberdaya lainnya. Oleh Bung Karno ini disebut nekolim. Dengan UUD 2002 ini kita jelas telah kalah melawan nekolim.
Editor : Pahlevi