Optika.id - Pengamat politik dari Fisip Universitas Brawijaya, Dr Abdul Aziz SR, mengatakan bahwa Kabinet Merah Putihnya Prabowo sangat tambun dan berbau Jokowi (Joko Widodo). Di samping itu dia sebut Kabinet Lawang Sewu, yaitu cabinet dibentuk karena Prabowo dikepung tekanan dan titipan kiri-kanan. Kabinet lahir dari keadaan Prabowo yang tidak berkutik, tulisnya kepada Optika.id lewat WhatsApp, Selasa, (22/10/2024).
Menurut dosen ilmu politik itu setidaknya ada empat ciri menonjol dari Kabinet Merah Putih (KMP) Prabowo-Migran.
Pertama, sangat tambun. Lebih dari seratus menteri dan wakil menteri. Ketambunan semakin bertambah dengan dibentuknya sejumlah badan dan sederet panjang staf khusus.
Ketambunan berdampak pada terciptanya organisasi birokrasi yang sangat besar diikuti pembiayaan yang sangat besar pula. Apakah itu akan efektif untuk mencapai tujuan? Belum tentu. Bisa jadi, ketambunan justru menciptakan kelambanan sekaligus pemborosan luar biasa.
Kedua, begitu banyak wajah lama dari era Presiden Joko Widodo yang diangkat Prabowo. Bahkan staf khusus lebih dominan bekas menteri era Joko Widodo. Apa artinya itu? Selain mengindikasikan kuatnya pengaruh Joko Widodo, juga menunjukkan ketidakmandirian dan ketidaktegasan Prabowo dalam memilih personil kabinet dan para pembantunya.
Selain itu, KMP semacam "kabinet lawang sewu". Prabowo dikepung tekanan dan titipan kiri-kanan. Dia pun tak berkutik.
Ketiga, banyak sosok yang sesungguhnya tidak layak untuk posisi menteri, wakil menteri, kepala badan, dan staf khusus. Jika demikian, apa yang bisa diharapkan? Mereka justru potensial menjadi bagian dari masalah dan menjadi beban negara.
Keempat, banyak sekali figur bermasalah di KMP. Baik dari bekas menteri Joko Widodo maupun figur baru. Jika demikian, keinginan Prabowo memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan bersih, hanya semacam raungan di padang pasir. Terdengar sesaat setelah itu hilang lenyap dibawa angin.
Bagaimana dengan Luhut Binsar Pandjaitan? Posisi double gardan yang diberikan kepadanya (Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Bidang Digital), justru mengisyaratkan pemerintahan Prabowo tak beda jauh dengan pemerintahan Joko Widodo. Maksudnya, tetap berada di bawah kendali oligarki ekonomi. Dengan begitu, kita harus menunda berharap banyak ke pemerintahan Prabowo.
Tulisan: Aribowo
Editor : Pahlevi