Rezim Gemoy Tapi Duit Cupet

Optika.id - Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan (K3) melantik sejumlah pejabat baru di Presidential Communication Office (PCO) di Gedung Krida Bhakti Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 18/11/2024. Tidak tanggung tanggung ada sebanyak 50 pejabat baru yang dilantik di lingkingan PCO.
 
Mereka yang dilantik itu untuk jabatan deputi, staf khusus, juru bicara, hingga tenaga profesional. Pejabat baru di PCO itu terdiri dari tenaga profesional, tiga deputi, enam tenaga ahli utama yang ditugaskan menjadi juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) serta sejumlah tenaga ahli utama, madya, muda hingga terampil.
 
Pejabat baru di lingkungan PCO itu melengkapi Kabinet Merah Putih yang gemoy (gendut) yang terdiri dari 137 orang. Kabinet gemoy itu terdiri dari menteri, wakil menteri, badan, lembaga, dan staf khusus.
 
Secara rinci kabinet Merah Putih itu terdiri dari 48 orang menteri, 56 orang wakil menteri, 5 orang pejabat setingkat Menteri, 1 orang Sekretaris Kabinet, 1 orang Staf Khusus Presiden, 7 orang Penasihat Khusus Presiden, 7 orang Utusan Khusus Presiden, 6 orang Kepala Badan, dan 6 orang wakil kepala badan.
 
Saat ini berbagai kendala bermunculan. Beberapa menteri sudah mulai mengeluh tentang anggaran yang cupet (sedikit), koordinasi antar kementerian, lembaga, badan, dan staf khusus presiden belum berjalan dengan baik. Bahkan beberapa kementerian kantornya masih bersifat darurat.
 
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Doddy Hanggodo, secara blak-blakan mengungkapkan semua anggaran infrastruktur ditahan oleh Sri Mulyani atas perintah Presiden Prabowo, termasuk milik Kementerian PU.

"Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan, sesuai arahan Pak Presiden. Sampai kita kemudian antara kementerian menjadi duduk sama-sama," ucap Dody saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, CNN Indonesia, Selasa, 19/11/2024.

Baca Juga: Bersiap Hadiri KTT APEC, Prabowo Sudah Tiba di Peru

Lebih lanjut Dody menyatakan pembangunan infrastruktur yang berskala besar sementara waktu dihentikan. Pembangunan yang berskala besar itu seperti bendungan dan lain-lain.
"Dari beberapa kesempatan saya sampaikan, pembangunan-pembangunan fisik yang besar kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita setop dulu sementara waktu," kata Dody kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
 
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Dody menyebut bendungan yang sudah ada akan dioptimalkan ketimbang membangun sesuatu yang baru. Selain itu, anggaran akan digeser untuk difokuskan ke ketahanan pangan, energi dan air.
 
Bahkan program pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall akan dipotong-potong karena keterbatasan anggaran. Menurut Dody, dengan keterbatasan dana ini, maka pembangunan giant sea wall akan difokuskan di wilayah tertentu dulu.
 
Respon Masyarakat
Terkait kabinet gemoy dan banyaknya pejabat yang dilantik itu, sejumlah pegiat media sosial menyampaikan kritik tajam. Pasalnya, jumlah pejabat dan tenaga profesional yang dilantik terbilang sangat banyak.
 
"Kalau begini caranya urus negara. Mulai tahun depan saya gak akan bayar pajak lagi. Seenaknya saja dia angkat tenaga ahli yang bayar gaji mereka kita juga dari pajak," tulis tokoh NU, Umar Syahadat Hasibuan atau Gus Umar melalui akun media sosial X miliknya, @UmarSyadatHsb__, dikutip dari FAJAR.CO.ID, Rabu (20/11/2024).
 
Cuitan itu pun ramai dikomentari warganet. Umumnya mereka ikut heran dengan gemuknya jumlah pejabat di periode kali ini.
"Buat apa kok banyak banget orang2 yg gak jelas di Istana,

Baca Juga: Kunjungi Amerika, Prabowo Bertemu Direktur CIA hingga Para Pemimpin Perusahaan Besar AS

Semuanya karena satu golongan atau satu partai dalam koalisi. Dan yg jelas semuanya di gaji pakai uang pajak dari rakyat. Sampai kapan keserakahan ini dipelihara. Liat di desa banyak orang yg gak bisa makan," balas warganet di kolom komentar. 
 
"Menterinya tambun ditambah 50 tenaga ahli minimal gaji 50 jeti belum pasilitas yg lain mantap nihrejim ga sekalian 100 tenaga ahli..," ujar lainnya.

"Padahal lantik aja ahli profesional jadi menteri, wakil menteri, staf khusus bukan melantik orang dekat, politisi, artis yg ngak jelas dan ngabisin anggaran," kritik lainnya.

Baca Juga: Prabowo Kunjungi Biden, Apa Saja Pembahasannya?

Tulisan: Aribowo

Editor : Pahlevi