Optika.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 berasal dari masyarakat. Bahkan, dia mengklaim pendukung dan pemilih Partai Demokrat, Gerindra dan PDIP mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Sejauh ini, Demokrat, Gerindra dan PDIP menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Menurut Luhut, hal tersebut diketahui lewat analisis big data yang dimiliki pemerintah. Dia menuturkan pemerintah memantau percakapan 110 juta orang di media sosial.
Baca Juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar, di mana-mana kan ceruk ini," ungkap Luhut seperti dikutip Optika.id dari channel Youtube Deddy Corbuzier, Sabtu (12/3/2022).
Big data itu, lanjutnya, menunjukkan ketidaksetujuan rakyat soal penyelenggaraan pemilu pada masa pandemi.
Dia juga menilai aspirasi-aspirasi dari masyarakat tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Persoalan wacana itu diwujudkan atau tidak, nantinya menjadi ranah MPR selaku pihak yang bisa mengubah atau mengamendemen UUD 1945 tentang pasal jadwal pemilu.
"Kalau rakyatnya terus berkembang terus gimana, nanti bilang DPR gimana, MPR bagaimana, ya kan konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya," ucap Luhut.
Menurutnya, kelompok masyarakat itu tak sepakat Pemilu 2024 karena ongkos yang mahal. Masyarakat, klaim Luhut, tak mau pemerintah mengeluarkan Rp110 triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024.
Klaim Luhut Dibantah Demokrat
Klaim Luhut itu pun dibantah oleh Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Andi mempertanyakan asal data yang dimiliki Luhut.
Baca Juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Dalam survei internal kami, para pemilih Demokrat menghendaki 2024 ada pemilu. Jadi, kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut," ucap Andi dalam keterangannya, Sabtu (12/3/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia pun meminta Luhut berhenti bicara soal penundaan pemilu. Andi menyinggung sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menolak perpanjangan masa jabatan meski tingkat kepuasan publik menembus 72 persen.
"Apakah saat itu ada keinginan rakyat memperpanjang jabatan SBY? Menurut survei kami, ada, tetapi tidak kita publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY," tukasnya.
Diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 masih terus bergulir. Presiden Joko Widodo tak menolak munculnya wacana tersebut. Dia beralasan wacana menunda pemilu tidak bisa dilarang karena hal merupakan bagian dari demokrasi.
Baca Juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Namun, Presiden menegaskan pelaksanaan atas wacana tersebut harus tunduk pada aturan yang tertuang dalam konstitusi.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
