Optika.id - Peneliti Para Syndicate, Virdika Rizky Utama, meminta semua pihak tidak cepat berpuas diri setelah mendengar statement Presiden Joko Widodo terkait 3 periode.
Virdika meminta semua pihak diharapkan tidak cepat berpuas diri setelah mendengar statement Presiden Jokowi yang meminta para menterinya menyudahi wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Jangan cepat puas dengan pernyataan-pernyataan presiden tentang jangan bicarakan lagi penundaan pemilu atau amandemen, kata peneliti Para Syndicate, Virdika Rizky Utama, saat menjadi narasumber dalam webinar bertajuk Setiap Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Lalu?, Jumat (8/4/2022).
Menurut Virdika, sekalipun headline di sejumlah media mainstream sudah menyebut pintu untuk penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden telah tertutup, namun diyakini itu belum usai sepenuhnya.
Virdika mengingatkan kejadian tahun 2020 lalu, tentu publik masih ingat dengan lahirnya dua produk UU yang terlihat sangat ngebut diselesaikan.
Meski ditolak banyak kalangan masyarakat hingga mahasiswa pada tahun 2020 tersebut. Dan penolakan itu juga menyebabkan timbulnya korban jiwa.
Dua produk UU yaitu RUU KUHP dan Omnibus Law yang kerjanya sangat diam tapi tiba-tiba bisa dengan cepat akselerasinya, di belakang layar banyak deal di dalamnya. Menurut saya ini menjadi yang harus paling dicermati masyarakat. Dan caranya bagaimana, paling tidak masyarakat harus mengorganisasikan diri paling tidak untuk melawan gagasan dengan counter gagasan tiga periode ini menurut saya, jelas Virdika.
Dua Periode Harga Mati
Sementara itu, Mantan Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman menegaskan jabatan presiden dua periode adalah harga mati. Bukan kali ini saja dia memperjuangkan pembatasan masa jabatan kepala negara.
Gagasan dan perjuangan itu sudah dimulai sejak Fadjroel menjadi pemimpin mahasiswa di ITB dan UI. Dari kedua kampus itulah Fadjroel menjadi eksponen reformasi sekaligus korban dari rezim totaliter anti demokrasi Orde Baru.
Saya dibuang ke Nusakambangan kemudian dijebloskan ke penjara Sukamiskin dimana Bung Karno dipenjarakan Belanda karena melawan rezim kolonial, tutur Fadjroel dikutip Optika.id dari unggahannya di akun Facebook pribadinya, Sabtu (9/4/2022).
Terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi yang ramai disuarakan para elite politik, Fadjroel yang kini menjabat Duta Besar Kazakhstan dan Tajikistan itu mengaku percaya bahwa Jokowi setia pada agenda reformasi yang selama diperjuangkannya.
Seperti pembatasan masa jabatan presiden dua periode, pemilihan presiden secara langsung, dan kepala daerah dipilih secara langsung. Oleh karena itu, saya yakin Presiden Jokowi tegak lurus reformasi, tegasnya.
Keyakinannya tersebut atas dasar dirinya telah mengenal baik Jokowi, jauh sebelum menjabat Presiden ke-7 RI.
Fadjroel menceritakan tahun 2012 ia adalah salah satu yang ikut mengajak Jokowi berpartisipasi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Karena ia melihat Jokowi sebagai sosok yang bersih dan memiliki visi besar untuk menuntaskan agenda reformasi.
Kemudian Fadjroel menjadi tim sukses Jokowi pada pilpres tahun 2014 dan 2019 serta bersedia menjadi Juru Bicara Presiden pada tahun 2019 sampai 2021.
Dari pengalaman bekerja sama tersebut, saya merasa sehati dan sejiwa dengan Presiden Jokowi untuk menuntaskan seluruh agenda reformasi 1998," jelasnya.
"Sebelum saya berangkat ke Kazakhstan untuk menjalankan tugas sebagai duta besar, beliau memanggil saya ke Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, beliau sempat mengulangi lagi apa yang disampaikan ke saya saat awal menjadi Jubir Presiden, bahwa beliau setia pada agenda reformasi, seperti pembatasan masa jabatan presiden dua periode, pemilihan presiden secara langsung, dan kepala daerah dipilih secara langsung. Oleh karena itu, saya yakin Presiden Jokowi tegak lurus reformasi," imbuhnya.
Sikap terakhir Jokowi adalah tegas melarang seluruh menteri dan perangkat negara bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan jadi 3 periode.
Fadjroel pun mengapresiasi keputusan tegas Presiden Jokowi di rapat kabinet kemarin.
Keputusan Jokowi tersebut senafas dengan pandangan saya bahwa dua periode harga mati! tegas eksponen reformasi 1998 ini.
Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi
Wacana 3 Periode Dinilai Akan Jadi Warisan Buruk
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, ekonom Senior Faisal Basri menilai wacana perpanjangan jabatan tiga periode akan menjadi warisan buruk bagi kepemimpinan Presiden Jokowi.
Faisal mengatakan jika pemerintahan Jokowi berlanjut tiga periode, warisan ekonomi yang dicapainya akan hilang, seperti kehilangan tingkat inflasi yang rendah seiring kenaikan harga pangan.
Untuk diketahui, selama Jokowi menjabat Presiden tingkat inflasi Indonesia stabil setiap tahun. Menurutnya, Jokowi akan kehilangan tingkat kemiskinan satu digit. Karena bertambahnya masyarakat miskin yang tidak mampu membeli harga pangan tinggi, padahal Jokowi ingin memangkas kemiskinan ekstrem.
Ekonom dari Universitas Indonesia itu berharap pemerintahan Jokowi tidak sampai tiga periode.
Nanti yang bagus-bagus bisa jadi jelek dan akhirnya tidak menyisakan apa-apa, kecuali kerusakan lingkungan dan hutang yang menumpuk. Kami sayang sama Pak Jokowi cukup sampai 2024, ujar Faisal dalam keterangannya, Jumat (8/4/2022).
Dia menilai kenaikan harga pada sejumlah komoditas pangan dan energi belakangan ini disebabkan kondisi pemerintah yang tidak pandai mengelola sehingga terjadi kesemrawutan.
Selanjutnya, Faisal mengkritisi urusan pangan yang masih impor. Menurutnya, pemerintah melakukan open ekonomi. Namun, menciptakan dua harga sehingga terjadilah kenaikan harga dan kelangkaan.
Sebetulnya salah pemerintah sendiri yang melayani oligarki, kata Faisal.
Misalnya, lanjutnya, ulah kebijakan dua harga seperti elpiji tiga dan LPG 12 kilogram disparitasnya tinggi. Kemudian, BBM Pertalite dengan Pertamax yang perbedaannya (marginnya) mencapai Rp 6.000 lebih.
Baca Juga: Kunjungi Jatim, Jokowi Resmikan Flyover Djuanda dan RS Kemenkes Surabaya
Tidak ada satu negara pun mampu melawan tren global kenaikan harga. Namun, setiap negara mencoba untuk meredam semaksimal mungkin yang dia bisa, tukasnya.
PAN Mundur dari Parpol Pendukung Penundaan Pemilu
Bima Arya, Saleh Daulay dan Viva Yoga yang merupakan politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan ketua umum partainya, Zulkifli Hasan, sudah tak lagi mendukung ide penundaan Pemilu 2024.
Ketua DPP PAN, Bima Arya mengatakan, Zulkifli sudah mengumpulkan elite partainya untuk membicarakan persoalan ini di rumahnya pada Rabu (6/4/2022).
"Ketua umum menegaskan wacana penundaan pemilu tidak akan terwujud karena terbentur realitas politik yang tidak memungkinkan, lemah dukungan di parlemen," ujar Bima seperti dilansir Tempo, Kamis (7/4/2022)
Ketua DPP PAN lainnya, Saleh Partaonan Daulay mengatakan Zulkifli telah meminta para kader fokus mempersiapkan Pemilu 2024. "Seluruh anggota DPR diminta untuk menghidupkan jaringan dan relawan yang sudah ada selama ini," ujar Saleh.
Sementara itu, Wail Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, sikap partainya sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Sebagai partai koalisi pemerintah, PAN tentu akan mengikuti kebijakan dari Presiden Jokowi," ujar Viva.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
