Optika.id - Statement anggota DPR RI Fraksi PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan Masinton Pasaribu yang menyebut memiliki informasi kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu 2024. Ditanggapi oleh Dr. Umar Sholahudin, Pengamat Politik Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya.
Menurutnya, kasus korupsi minyak goreng adalah permainan para oligarki politik dan ekonomi untuk mengeruk keuntungan ekonomi.
Baca Juga: Undat – Undat..
"Bisa saja ini (kasus korupsi minyak goreng) akan dipakai sebagai modal ekonomi untuk proyek penundaan pemilu yang juga ditiupkan dan disuarakan oleh para elite oligarki," ujar Umar melalui sambungan telepon pada Optika.id, Senin (25/4/2022).
Umar berharap suara keras PDI-P terhadap kasus minyak goreng ini adalah suara yang genuine. Bukan permainan politik dramaturgi bagi-bagi peran.
"Saya masih wait and see sikap dan suara PDI-P yang sebenarnya. Konflik PDI-P dengan istana apakah benar-benar konflik politik, atau ada unsur dramaturgi politik. Dalam politik apapun bisa terjadi. Dan saya berpendapat konflik politik PDIP-Istana bisa juga ada unsur dramaturgi politik," kata alumnus Doktoral FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Airlangga ini.
"Hanya main drama dengan peran-peran masing-masing sebagai panggung depan. Kita belum tahu panggung belakang apa yang sedang dimainkan oleh para elite politik, termasuk para elite oligarki," tutur pria asli Tegal ini.
Menurut Umar, terungkapnya kasus korupsi minyak goreng harus diapresiasi tapi mestinya itu bisa menjadi pembuka kotak Pandora. Untuk membuka kasus korupsi minyak goreng yang lebih besar.
Umar memberikan contoh, seperti tautan antara pemilik Persis Solo yang tak lain Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo dengan salah satu tersangka minyak goreng.
Baca Juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
"Saya menduga ada konflik elite di antara para oligarki politik dan ekonomi yang menjadikan soliditas elite oligarki menjadi rapuh. Dan tentu saja ini akan berpengaruh pada proyek penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi 3 periode. Apalagi respons publik terhadap dua isu tersebut semakin kuat dan kencang," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Diketahui, kasus korupsi minyak goreng menjadi sorotan karena salah satu tersangka perkara itu adalah Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor.
PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Pasca kasus ini bergulir, Kaesang pun memutuskan tidak melanjutkan hubungan kerja sama dengan Wilmar Grup.
Tak hanya Kaesang, Master Parulian Tumanggor juga memiliki kedekatan dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan keduanya menjalin kerja sama. Menko Luhut yang dikenal sebagai pemilik kerajaan bisnis Toba Sejahtera Grup, punya bisnis relasi bisnis dengan Wilmar Plantations.
Baca Juga: Dosa-dosa Jokowi
Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana. PT Toba Sejahtera menggenggam 25 persen saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
