Bunga Utang Semakin Besar, Rocky Nilai Pembangunan IKN Jebakan Bagi Rakyat!

Optika.id - Pengamat politik Rocky Gerung, menilai ambisi Presiden Joko Widodo dalam membangun ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur menjadi jebakan bagi rakyat.

Penilaian tersebut disampaikan Rocky yang melihat kondisi keuangan negara dalam membangun IKN. Pasalnya, bunga utang yang harus dibayarkan Indonesia sebesar Rp405,9 triliun.

Tingkah laku Presiden Jokowi di tengah kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) pun disebut menimbulkan kebingungan.

Saat Indonesia memiliki utang yang cukup besar, Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin atau 0,5 persen yang diumumkan pada Rabu (4/5/2022).

Kenaikan suku bunga tersebut disebutkan untuk mengatasi inflasi AS yang mencapai 8,5 persen. Jumlah kenaikan suku bunga yang diumumkan AS merupakan yang tertinggi sejak Mei 2000.

Kenaikan suku bunga dari Bank Sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) disebut Rocky berdampak ke negara lain termasuk Indonesia.

"Negara lain sedang bersiap-siap menghadapinya. Amerika mungkin sudah bersiap-siap resesi, Jerman sudah resesu segala macam. Namun, ambisi Presiden ini yang tidak bisa kita pahami, dari mana cara dia berpikir," kata Rocky Gerung seperti dikutip Optika.id dari video berjudul 'JOKOWI MAKIN TERTEKAN, BANK CENTRAL AS NAIKKAN SUKU BUNGA' dalam channel YouTube-nya Rocky Gerung Official, Kamis (5/5/2022).

Dinilai Rocky, satu-satunya keterangan yang bisa menjawab keinginan keras Jokowi untuk membangun IKN adalah sikap ambisius untuk meninggalkan barang mewah yang bisa diingat bangsa.

"Jadi bagian ini yang kita anggap Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang mau diam saja karena takut berselisih dengan Presiden, karena pasti Presiden juga tahu kelemahan menteri-menterinya. Jadi kita dijebak sebetulnya dalam soal itu. Nah sekarang tentu semua orang tahu bahwa berdampak pada Indonesia. Indonesia mesti cari dolar yang mahal buat bayar utang, melakukan penyesuaian macam-macam termasuk suku bunga, dan terpaksa mengikuti dolar," katanya.

Faktor internasional, terutama mengenai perekonomian disebut Rocky berdampak ke Indonesia. Di tengah kenaikan suku bunga AS, Rocky menyoroti sikap Jokowi yang dianggap membuat bingung.

Jokowi dinilai ngotot ingin membangun ibu kota negara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur padahal utang Indonesia sedang menumpuk dengan bunga utang Indonesia mencapai Rp405,9 triliun.

"Itu yang menyebabkan kita bingung, Presiden kok masih berupaya untuk bangun ibu kota. Padahal seharusnya kan Presiden berpikir bahwa ada kesulitan likuiditas dan membayar utang, tetapi tetap ngotot. Itu artinya Presiden enggak paham tentang gejolak ekonomi dunia itu," ujarnya

Rocky juga menanggapi rencana pemerintah yang dikabarkan akan mengatur aset DKI Jakarta untuk IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Diketahui, proses pemindahan IKN dari DKI Jakarta saat ini sudah dimulai. Adapun salah satu alasan pemindahan IKN untuk meringankan beban DKI Jakarta dan Pulau Jawa yang dinilai sudah terlalu berat.

"Apalagi sebesar 56,56 persen populasi Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara pulau lainnya, kurang dari 10 persen. Dari sisi kontribusi ekonomi terhadap PDB, Pulau Jawa mencatat sebesar 58,49 persen pada tahun 2018. Jakarta menempati peringkat ke-10 pada predikat Kota Terpadat di Dunia pada 2013. Peringkat tersebut naik menjadi 9 pada tahun 2017," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat total aset negara mencapai Rp11.098 triliun, di antaranya sebanyak Rp1.000 triliun berada di DKI Jakarta.

Aset-aset tersebut meliputi gedung-gedung perkantoran hingga sejumlah bidang tanah. Menyikapi itu, Rocky geleng-geleng kepala. Dia menilainya sebagai hal yang norak.

Ya, (coba) itu kita bayangin apa yang mau dijual tuh, Monas akan diambil emas di atasnya buat dijual? Kira-kira begitu kan. Nah itu baru aset pemerintah pusat tuh. Lalu Istana Negara mau diubah jadi panggung dangdut apa? Nah ini hal-hal yang kita mau bayangkan kok norak amat itu, tandasnya.

Oleh karena itu, Rocky menilai hal tersebut dapat menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat.

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Rakyat menganggap 'ini akal-akalan apa, atau di baliknya ada desain apa'," herannya.

Jokowi Gagal Tepati Janji!

Rocky juga menyebut Presiden Joko Widodo gagal dalam menepati janji terkait kesejahteraan rakyat dengan adanya dugaan oligarki yang menikmati dana APBN. Peran negara disorot terkait Kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah.

Dugaan tersebut muncul dengan adanya pemberitaan terkait kenaikan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Pada 2021, kemiskinan di Jawa Tengah hanya ada di lima daerah.

Namun riset yang dilakukan pada 2022, daerah kemiskinan bertambah menjadi 19 wilayah. Target prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah yaitu Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes.

Rocky mempertanyakan mengenai alokasi APBN yang diduga tidak sampai ke tangan rakyat, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan.

Pasalnya, pada beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan jika masih ada uang yang berasal dari ekspor komoditas.

Dinilai Rocky, dalam alokasi APBN, negara tidak adil karena menggunakan dana negara untuk membangun ibu kota ketika kemiskinan merajalela.

"APBN itu untuk menghasilkan kesejahteraan, bukan untuk investasi akumulasi elitis. Kan itu semua dalil yang ada di dalam Pancasila, konstitusi, dan sejarah bangsa ini. Jadi kelihatan Presiden ya sudah gagal, bahkan untuk memenuhi janjinya sendiri dia berbohong," urainya.

"Jadi di Jawa itu kemiskinannya naik drastis dan ini yang sebtulnya mau disembunyikan dengan isu-isu tiga periode, IKN, macam-macam. Nah itu bertemu lah di situ kemiskinan di Jawa," imbuhnya.

Melihat kemiskinan di Jawa, Rocky menyoroti pernyataan Sri Mulyani yang menyebutkan jika Indonesia masih memiliki uang sekira Rp400 triliun yang berasal dari keuntungan ekspor komoditas.

"Lalu disparitas itu disebabkan oleh apa? Artinya negara gagal untuk membagi keadilan sosial. Masa ada untung tapi rakyat menderita, berarti utungnya jatuh kepada kelompok lain kan. Kan gampangnya begitu," ujarnya.

Dinilai Rocky, ketika keuntungan tersebut tidak didapatkan rakyat, ada kemungkinan jika hasil dari ekspor komoditas itu jatuh ke tangan oligarki.

"Ini Rp400 triliun masuk di APBN karena ekspor komoditas tahun lalu ternyata tidak jatuh pada rakyat miskin, bahkan mereka bertambah miskin, maka disparitas naik dan orang menganggap ya pasti jatuhnya ke kalau enggak ke rakyat, ya oligarki. Oligarki makin untung, rakyat makin buntung. Jadi kita mesti buka persoalan ini supaya enggak ada dusta di antara kita," pungkasnya.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi