Optika.id - Banyaknya kontroversi yang melibatkan pimpinan atau pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini membuat Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi terhadap lembaga tersebut.
Baca Juga: Penerimaan Tenaga Ahli AKD di Lingkungan DPR RI TA 2024
"Kami mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi keberadaan lembaga riset tersebut," ujar Mulyanto dalam keterangan pers, Kamis (27/4/2023).
Menurutnya, presiden perlu melihat dan menilai secara objektif terkait efektivitas dan kinerja kelembagaan BRIN pasca dilakukan peleburan seluruh lembaga riset kementerian serta nonkementerian ke dalam tubuh BRIN.
Dia menilai apabila penggabungan tadi hanya menghasilkan kasus yang kontroversial di tengah masyarakat dan tidak menghasilkan prestasi, maka sebaiknya Presiden Jokowi berani untuk segera membubarkan lembaga riset tersebut.
"Karena kan kali ini saja peneliti BRIN memunculkan kasus kontroversial yang menimbulkan geger di masyarakat," kata dia.
Mulyanto pun tak segan menyebut beberapa kasus kontroversi yang dihasilkan oleh BRIN sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat misalnya pernyataan terkait badai dahsyat yang akan terjadi di Jabodetabek yang disampaikan oleh peneliti BRIN.
Padahal, kewenangan mengumumkan cuaca dan segala kaitannya merupakan kewenangan dari BMKG. Pun prediksi dari badai tersebut tidak benar dan hanya ada hujan dengan intensitas cukup tinggi di sebagian wilayah Jabodetabek.
Selanjutnya ada pembubaran LBM Eijkman, kasus pemecatan secara mendadak para tenaga honorer kapal riset Baruna Jaya, privatisasi Kebun Raya Bogor, penutupan balai riset antariksa Watukosek Pasuruan dan lain sebagainya.
Terakhir, soal dua peneliti BRIN yang memberikan pernyataan bernada kebencian dan ancaman terhadap warga Muhammadiyah terkait metode penetapan 1 Syawal.
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas, ICW: Pukulan bagi Publik dan Pemberantasan Korupsi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Maka kami meminta Pak Jokowi mengevaluasi kinerja lembaga ini secara sungguh-sungguh," tutur dia.
Selama ini, ujar Mulyanto, BRIN masih belum menunjukkan dan memiliki prestasi yang mentereng soal pengembangan iptek yang nyata bagi Indonesia, bahkan tidak menunjukkan prestasi iptek yang mumpuni di tingkat internasional.
Dia menilai bahwa informasi yang muncul dan didapat dari BRIN serta penelitinya hanya kontroversi dan hal-hal umum lainnya. Hal ini tentunya menggambarkan penurunan kinerja lembaga riset yang digadang-gadang akan berprestasi tersebut.
Penurunan tersebut baik dari aspek asset, infrastruktur Iptek, program, anggaran maupun penataan SDM nya.
Baca Juga: Ma’ruf Amin: Citra Palsu itu Dosa, Bocor Alus Politik: Pencitraan Politik Jokowi Diduga Rp 15 Miliar
"Sehingga menjadi logis kalau akhirnya Komisi VII DPR RI juga meminta Presiden Jokowi mencopot Kepala BRIN," ucap Mulyanto.
Di samping sisi kontroversi tersebut, pihaknya berharap agar BRIN bisa dievaluasi serta bisa menghasilkan pertimbangan kembali untuk memisahkan kelembagaan iptek maupun riset di Indonesia seperti BPPT, LAPAN, BATAN, dan LIPI dari tubuh BRIN sendiri.
Hal tersebut lantaran peleburan berbagai lembaga riset ke BRIN dianggap hanya menjadikan BRIN sebagai lembaga yang gemuk, super body, dan tersentralisasi yang bergerak lamban dan rawan terhadap penyakit turunan serta degeneratif.
"Selain itu banyak regulasi perundangan yang dilanggar dalam peleburan kelembagaan iptek ke dalam BRIN yang dipaksakan ini," tegasnya.
Editor : Pahlevi
