Optika.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendeteksi potensi kecurangan pada Pemilu 2024 nanti. menurut Deputi Koordinator KontraS, Andi Muhammad Rezaldy, ada sekitar 7 manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjukkan keberpihakannya pada kandidat tertentu yang ditengarai menjadi tanda kecurangan pemilu. Keberpihakan Jokowi tersebut antara lain seperti dukungan politik terhadap capres tertentu, mengaku akan cawe-cawe, dan menyatakan hanya akan ada 2 pasangan calon yang berkontestasi pada pemilu.
Dilakukan "Ordal"
Baca Juga: Puan Soal Pemilu: Apa Rakyat Bisa Memilih Tanpa Dipaksa?
Andi mengungkapkan bahwa situasi menjelang pemilu belakangan ini kian memperjelas Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, bahkan terkesan horror. Kondisi tersebut terindikasi dengan kecurangan oleh orang dalam (ordal) yakni penyelanggara pemilu itu sendiri. akibatnya adalah ruang masyarakat untuk memilih jagoannya kala berlaga juga turut menyempit.
"Horornya diindikasikan dalam konteks pemilu adalah ada potensi kecurangan itu, tidak hanya atau bisa diduga bisa juga dilakukan oleh penyelenggara," kata Andi, dalam keterangannya yang dikutip Optika.id, Selasa (28/11/2023)
Andi mengingatkan bahwa saat ini sudah banyak pihak yang menjadi pengawas independen pemilu agar penyelenggara pemilu tidak membelokkan demokrasi. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk mengadakan pendidikan politik kepada masyarakat.
Tak hanya itu, dia meminta kepada aparat negara agar professional dan menjaga netralitasnya selama pemilu. Dengan begitu, harapannya bisa menepis isu ketidaknetralan perangkat negara.
Pemilu Curang, Bikin Cemasan Dunia Usaha
Tak hanya KontraS, dunia usaha juga turut khawatir dengan kecurangan Pemilu 2024 nanti. Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Antonius Joenoes Supit mengungkapkan bahwa stabilitas ekonomi dan dunia usaha bisa terlahir dari pemilu yang jujur dan adil.
Baca Juga: Khofifah Effect di Pilpres 2024 Akan Berlanjut pada Pilkada se-Jatim
Pasalnya, pemilu yang jujur dan adil juga akan melahirkan pemerintahan yang kokoh lantaran keabsahannya tidak diragukan oleh publik. dus, menerbitkan kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha maupun perekonomian itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kita membutuhkan pemerintah yang legitimate dan kokoh sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya kondusif buat dunia usaha dan perekonomian. Nah, itu hanya akan didapatkan dengan pemilu yang jujur dan adil," tuturnya.
Jadi, sambung Antonius, legitimasi tersebut penting, khususnya bagi dunia usaha. sebab, apabila tidak berstatus legitimate, maka tidak akan kokoh dan yang dipertaruhkan adalah sektor ekonomi.
Sebenarnya, Antonius membeberkan bahwa para pengusaha tidak begitu memusingkan siapa paslon presiden dan wakil presiden yang menang pada pemilu nanti. pelaku usaha, katanya, hanya berharap agar kontestasi berlangsung secara kondusif, jujur dan adil.
Baca Juga: Ini Prediksi Pakar Soal Putusan MK pada Sengketa Hasil Pilpres 2024
"Bahwa yang mau menang itu A, B, C, atau D, ya, itu pilihan rakyat sepanjang dilakukan dengan jurdil. Kalau terjadi kecurangan-kecurangan, pasti ada yang dirugikan, berkepanjangan masalahnya. Itu persoalannya dari perspektif pengusaha," urainya.
Kendati demikian, Anton enggan blak-blakan apakah kecurangan pemilu sudah terjadi ataukah belum. Namun, secara diplomatis dirinya mengakui tanda-tanda kecurangan itu sudah dekat.
"Ya, kalau kita lihat beginilah, kalau kita, ikutin media sajalah. Saya kira, kalian lebih paham. Itu, kan, sudah mulai terbaca. Artinya, jangan sampai terjadi lagi. Pemilu itu, kan, tidak hanya pencoblosan, [tetapi] mulai dari awal: kampanye dan lain-lain. Nah, ini yang harus adil dan jujur," ungkapnya.
Editor : Pahlevi
