Optika.id - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga Hartarto, dinilai gagal paham saat mengkritik program contract farming ((pertanian kontrak) yang digagas Anies Baswedan untuk mengganti food estate (lumbung pangan), proyek yang dijalankan oleh Pemeritahan Joko Widodo.
Sebab sistem contract farming yang dijanjikan capres nomor urut 1 itu bukan bukan kerja sama dengan buruh tani atau farmer (petani) sebagai disebut oleh Airlangga. Melainkan menggandeng Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Baca Juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
Saya perjelas ya, buruh tani itu hanya pekerja, berbeda dengan Gapoktan, spektrumnya dapat menyediakan sarana produksi, permodalan, pemasaran, dan kerja sama dengan entitas lain dalam ekosistem pertanian, jelas pengamat ekonomi Abdul Munir Sara di akun X-nya, @Munir_Timur, Selasa, (5/12/2023).
Lebih jauh dia membandingkan food estatebasis kerja samanya cenderung dengan korporasi. Sementara contract farming basis kerja samanya dengan petani/Gapoktan.
Dengan demikian, keunggulan contract farmingadalah pemerintah/BUMN di posisi sebagai standby buyer, yang menjamin akan membeli produk pertanian dari petani dengan harga yang telah disepakati sebelumnya, tanpa membatasi jumlah produksi yang harus diserahkan oleh petani.
Pemerintah/BUMN juga memberikan bantuan teknis, bahan input, dan fasilitas kredit kepada petani.
Keuntungan dari kontrak ini adalah petani dapat mengurangi risiko harga dan pasar, serta mendapatkan akses ke modal dan teknologi, jelas penulis buku penulis buku Jejak Esai Ekonomi Politik ini.
Sementara dari sisi rantai supply juga mendukung. Karena dengan sistem contract farming, ketersediaan produk pangan tidak menimbulkan gejolak harga, karena produk kebijakan turunan seperti sistem resi gudang.
Dokumen kontrak tersebut juga bisa dijadikan colleteral kredit pagi petani untuk pembiayaan bibit unggul, pupuk, mekanisasi pertanian dan e-farming, ucapnya.
Dia menegaskan contract farming ini sudah terbukti terlaksana ketika Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jadi tidak tepat dibandingkan dengan food estate yang terbukti mangkrak.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
Membandingkan proyek gagal food estatedengan contract farming yang sudah punya evidence base policy itu namanya gagal pikir, tandasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Airlangga mengkritik Anies Baswedan yang ingin mengganti proyek food estate menjadi contract farming. Airlangga mengatakan, jika contract farming diterapkan maka petani tidak memiliki tanahnya sendiri.
Contract farming adalah farmer yang enggak punya tanah. Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang jadi pekerja buruh. Nah, kita enggak mau itu, ujar Airlangga Kamis lalu.
Sehingga, kata Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian ini, solusinya adalah dengan mengembangkan food estate,khususnya di luar Pulau Jawa dan Papua. Pokoknya tadi saya sampaikan, kita mau petani punya tanah. Sehingga petani sejahtera, bukan pekerja petani, imbuhnya.
Sementara Anies lebih memilih program contract farming dibanding melanjutkan food estate karena sejumlah alasan. Pertama, ingin mengubah pendekatan dari sentralistik menjadi desentralisasi. Pendekatan ini akan mendorong petani yang sudah berperan selama ini akan memainkan peran yang lebih besar.
Baca Juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Kedua, Anies ingin mengubah fokus pada sektor pertanian. Food estate fokusnya lebih kepada ekstensifikasi pertanian, yang dia anggap banyak memunculkan masalah lingkungan, khusunya ekologi. Sementara pendekatan contract farming mengacu pada intensifikasi pertanian rakyat guna meningkatkan produktifitas pertanian.
Ketiga, Anies ingin mengubah penyerapan hasil pertanian menggunakan skema kontrak kerja. Skema ini berhasil dia lakukan saat menjabat gubernur di Jakarta. Saat itu dirinya bekerja sama dengan Gapoktan seluruh indonesia dan berkontrak selama lima tahun guna membeli hasil produksi pertaniannya.
Sehinga ini memotong mata rantai, harga gabah lebih tinggi, bagi yang di Jakarta terima harga beras lebih murah, dua duanya diuntungkan dan petani punga kepastian jangka panjang, tutur Anies.
Terakhir, Anies ingin mengubah penguasaan lahan pertanian. Di mana dalam pendekatan food estate, petani atau pertanian kuasai oleh pemilik modal. Namun, pada contract farmingpendekatan ini diubah dengan pertanian dijalankan oleh pemilik modal dan petani.
Harapannya dengan pola contract farming ini, maka petani di seluruh Indonesia punya kesempatan memperoleh nilai tambah atas kerja mereka dan sistem yang berkeadilan untuk semua, tandasnya.
Editor : Pahlevi
