Jakarta (optika.id) - Aksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi gencar bagi-bagi bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan. Pasalnya, Jokowi semakin giat membagikan bansos jelang Pemilu 2024.
Menurut Yuli Christine, dokter muda lulusan fakultas Kedokteran Universitas Ukrida ini, presiden menggunakan bansos sebagai negarawan bukan sebagai politisi, bansos itu hak rakyat yang sudah disiapkan. Bansos yang di politisi pun rakyat sudah paham.
Baca Juga: Klaim Guru Besar Undip Perihal STR Dokter dan Biayanya
Tertinggi sepanjang sejarah, Anggaran Bansos 2024 bisa jebol hingga Rp508 triliun. Saya sangat menyayangkan Presiden Jokowi mempertaruhkan jabatannya selaku kepala negara. Anggaran sebanyak itu sangat pekat dengan kecurangan, ujar Yuli Christine, di Jakarta, Kamis, (1/2/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan Presiden Jokowi sebaiknya memberikan bansos setelah pemilu setidaknya agar tidak rentan di politisasi.
Bagi bagi bansos jelang pemilu 2024, kata dia, tentu akan menjadi perhatian, dan mengkhawatirkan publik akan potensi perilaku korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) apalagi ini jelas cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden Jokowi.
Yuli Christine menambahkan Presiden Jokowi harus menggunakan bansos sebagai hak rakyat yang sudah disiapkan. Artinya, kapan rakyat membutuhkan, disitu diberikan bansos ada jadwalnya.
Jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang memberi. Karena yang memberikan itu negara, tegasnya
Baca Juga: Jokowi Ingin Penempatan Nakes Merata, Ini Opsi MenpanRB
Selain beras 10 kilogram, Jokowi juga memberikan bantuan langsung tunai atau BLT 200 ribu, perbulan. Untuk Februari hingga April, kepada 18,8 juta penduduk. Klaim untuk mitigasi risiko pangan penduduk miskin di Indonesia, kata dia, padahal dampak El Nino sudah berakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai informasi, nilai realisasi bansos di era kepemimpinan Jokowi memang jauh lebih besar dibandingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Realisasi bansos Jokowi sejak 2015 hingga 2023 telah mencapai Rp3.319,2 triliun.
Pada 2020 hingga 2023, Jokowi secara agresif memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU), BLT BBM, BLT UMKM, BLT Dana Desa (BLT-DD), BLT Pedagang Kaki Lima dan Warung, BLT Minyak Goreng, hingga BLT El Nino. Selain itu, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga akan diteruskan pada 2024.
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp496 triliun pada tahun ini. Pada awal tahun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah bansos yang akan cair di semester I.
Baca Juga: Kemenkes Sebut Provinsi Jatim Kekurangan 27 Ribu Dokter
Bansos tersebut antara lain bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.
Editor : Pahlevi
