Jakarta (optika.id) - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Jamiluddin Ritonga memprediksi Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka usai hasil Pilpres 2024 ditetapkan.
Kedua partai itu diperkirakan mengambil langkah lebih pragmatis usai rangkaian Pemilu 2024.
Baca Juga: Surya Paloh Kembali Jadi Ketum, Ingin Kader Tak Ganggu Parpol Lain!
"Dua partai itu (NasDem dan PKB) berpeluang masuk pemerintah. Sebab dua partai ini cenderung pragmatis. Mereka akan ikut ke mana saja selama itu menguntungkan," kata Jamiluddin melansir KompasTV, Senin (19/2/2024).
Di lain sisi, dia memperkirakan PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi oposisi.
Ia menilai kedua partai itu memiliki basis ideologis yang menjadikannya tidak mudah goyah karena iming-iming jabatan.
Meskipun demikian, pengamat politik itu menilai PDIP dan PKS akan sulit bersatu jika menjadi oposisi.
Menurutnya, kedua partai tersebut berkemungkinan akan memperjuangkan kepentingan berbeda kendati sama-sama berstatus oposisi.
"Sebab, dua partai ini punya ideologis yang berbeda untuk diperjuangkan. Keduanya memang ibarat minyak dan air," katanya, sebagaimana dikutip Kompas.com.
Baca Juga: Anies Saat di Kongres NasDem: Ada Kalanya Bersama, Ada Kalanya Tidak!
"Bersatunya dua partai ini sebatas pada kepentingan yang sama, dan selebihnya mereka akan berjalan masing-masing."
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jamiluddin pun menilai oposisi PDIP dan PKS berpeluang tidak solid. Akibatnya, kubu oposisi berpeluang tenggelam dalam dominasi partai-partai pengusung pemerintah.
"Kalau hal itu terjadi, maka demokrasi di Indonesia berpeluang semakin melemah. Hal ini tentu menjadi petaka bagi Indonesia," kata Jamiluddin.
Sejauh ini, baru PDIP yang menegaskan akan menjadi oposisi dalam pemerintahan periode 2024-2029. Sedangan PKB, NasDem, dan PKS belum menentukan sikap.
Baca Juga: Makin Kuat, PBNU Desak PKB Tentang Peran Ulama di Partai
Posisi NasDem sendiri disorot usai Surya Paloh bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (18/2/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengaku hendak menjadi "jembatan" untuk menghubungkan semua pihak.
Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai, kata Jokowi.
Jembatan untuk semuanya, saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Urusan apa itu, urusan politik itu urusan partai-partai," lanjutnya.
Editor : Pahlevi
