Yogyakarta (optika.id) - Pemerintah dinilai tidak etis turut membahas program makan siang gratis yang merupakan progran dari paslon 02 Prabowo-Gibran. Alasannya, tahapan Pilpres 2024 belum selesai dan belum ada siapa yang menjadi pemenang dari kontestasi.
Ketua Pusat Studi Kebudayaan Indonesia dan Pengembangan Pendidikan Keagamaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Khamim Zarkasih Putro mempertanyakan wacana makan siang gratis yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. “Kenapa ya, belum apa-apa kok sudah mewacanakan itu (makan siang gratis). Jika kita kembali ke kontestasi presiden yang sebenarnya belum selesai,” katanya, Minggu, (3/3/2024).
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis: Ancam Defisit Anggaran Negara
Selain itu, kata dia, bukan Presiden Jokowi yang seharusnya bicara tentang program tersebut. “Bukan kapasitas presiden yang sekarang (Jokowi) bicara soal kegiatan makan gratis itu,” ungkapnya.
“Tapi ya inilah anomali yang terjadi di masyarakat kita ya. Kadang-kadang kita sedihnya, masyarakat harus menerima begitu saja hal-hal yang sebetulnya tidak logis,” jelasnya.
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga ini mengingatkan program makan siang gratis tidak layak dibicarakan oleh Istana. “Pemerintah yang sekarang belum waktunya membicarakannya, kan belum tahu siapa presiden berikutnya, belum tentu 02 (Prabowo-Gibran), karena sampai saat ini juga masih perdebatan,” papar Khamim.
Baca Juga: Penyusunan APBN 2025 Tak Libatkan KPK, Anggaran Makan Siang Gratis Tak Diawasi?
Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta ini juga menyoroti makan siang gratis yang rencananya akan menggunakan alokasi anggaran dari dana pendidikan, termasuk dana BOS. Dalam UUD mengamanatkan APBN dan APBD sekurang-kurangnya harus mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahkan, kata Khamim, dana pendidikan 20 persen itu sudah termasuk untuk kegiatan tidak berhubungan langsung dengan siswa atau operasional sekolah. “Anggaran 20 persen untuk pendidikan itu masih debatable, karena ternyata kegiatan seperti pelatihan naik tingkat dan lainnya masih dimasukkan di dana pendidikan yang sebenarnya tidak pas,” ungkapnya.
Baca Juga: Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Ini Kata Bank Dunia
Khamim mengungkapkan, jika dana BOS ditarik atau sebagian dialihkan untuk program makan siang gratis, otomatis akan banyak lagi dana BOS berkurang. “Saya selaku orang yang lebih banyak berkecimpung di bidang pendidikan, sangat keberatan jika itu diberlakukan,” ujarnya.
Menurut dia, dana BOS secara kuantitatif sebenarnya tidak begitu signfinikan. Namun sudah sangat membantu untuk kebutuhan anak sekolah swasta. “Seharusnya dana BOS ditambah, bukan malah dikurangi untuk makan siang gratis ,” tegasnya.
Editor : Pahlevi
