Optika.id - Mayjen Maruli Simanjuntak sudah resmi ditunjuk menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Beberapa pihak menilai penunjukan Maruli, lantaran ada kedekatan dengan Istana Kepresidenan.
"Ya apa salah kalau saya dekat? (dengan lingkaran Istana). Yang ngangkat saya (sebagai Pangkostrad) kan bukan saya sendiri," ujar Maruli kepada wartawan di Denpasar, Bali, Senin (24/1/2022).
Baca juga: Luhut Buka Suara Soal Korupsi Timah, Rugikan Negara 271 Triliun!
Menantu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu berterus-terang sudah mengetahui bagaimana kerja Presiden Joko Widodo. Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden itu mengaku sudah bekerja bertahun-tahun dengan Jokowi.
"Jadi saya terus terang, (secara) pribadi saya tahu persis presiden itu bagaimana bekerjanya, kebetulan saya bertahun-tahun dengan beliau. Saya rasa kalau saya harus bicara tentang jabatan ke beliau, saya nggak tega lagi kalau melihat cara kerja beliau," jelasnya.
Meski demikian, Maruli mengaku tidak pernah bermaksud menduduki jabatan tertentu. Dia mengaku tidak tahu bisa menduduki jabatan seperti Pangdam IX/Udayana hingga Pangkostrad.
"Dikasi Pangdam Udayana saya juga nggak tahu dulu. Mau jadi Pangkostrad pun saya nggak tahu dulu. Saya tidak pernah terucap untuk mengatakan itu. Ya kalau ada tanggapan (dekat dengan Istana) itu ya silakan-silakan saja. Saya bekerja saja," tukasnya.
Maruli mengaku dirinya memang ada kaitan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar. Namun, Maruli mengaku tak pernah menginginkan jabatan yang tinggi.
"Mau saya tolak juga berkaitan (dengan Luhut), bagaimana coba. Kami nggak begitulah. Kami pikir juga kenapa harus menginginkan suatu tanggung jawab terlalu tinggi. Tanggung jawabnya besar mengerjakan-mengerjakan hal seperti itu," katanya.
Dia menegaskan, penilaian mengenai pengangkatan dirinya sebagai Pangkostrad dilakukan dengan baik. Hal itu dapat dilakukan dengan melihat rekam jejak dan sebagainya.
"Jadi ya itu. Jadi kalau orang menganggap seperti itu (dekat dengan istana), kalau saran saya, kalau mau jadi pengamat, amatilah dengan baik sebagaimana track record-nya, bagaimana ininya sehingga bicaranya enak. Tapi kalau dari jauh mengamatinya 'o ya udahlah itu memang dekat (dengan Istana)', jadi saran saya diamati saja track record-nya. Ini anak gimana nih, atau mungkin survei, tanya si anggotanya, dia bikin apa, dia gimana. Jadi itu namanya itu pengamat. Kalau dari jauh apanya namanya kira-kira, peninjau (mungkin namanya). Sebaiknya begitu, jadi kita bicaranya nyekolah dikitlah," tegas Maruli.
5 Ancaman Militer Bagi Indonesia
Maruli pun menyoroti sejumlah ancaman militer bagi Indonesia. Ia menyebut ada lima ancaman, dari Papua hingga Laut China Selatan.
"Kan Laut China Selatan jelas (ada ancaman). Terus kemarin juga ada penyampaian ada Ambalat. Itu memang banyak dari sektor laut. Mungkin yang darat ya Papua. Ada lima wilayah yang memang perlu diaktifkan, yaitu Ambalat, Laut China Selatan, Papua, Aceh, terus memang masih ada yang perlu diselesaikan," jelas Maruli. Namun dirinya tak menyebut wilayah kelima yang turut menjadi ancaman.
Maruli menuturkan, terkhusus mengenai Papua, pembicaraan tersebut memang sudah lama ada, khususnya mengenai penugasan tentara di wilayah tersebut. Dia menyebut penugasan tentara di Papua sedang dievaluasi oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
"Tentang penugasan yang sedang dievaluasi oleh Panglima TNI dan juga KASAD tentang di Papua. Jadi bagaimana sebenarnya teknis yang baik, itu mungkin yang kita coba diskusikan sehingga mendapatkan suatu SOP yang baik," kata dia.
Maruli menilai sebenarnya tidak ada hubungan antara jumlah tentara dan efektivitas. Baginya, tidak masalah tentara di wilayah Papua dalam jumlah banyak asalkan kinerjanya efektif. Bila tidak efektif, timbul peluang terjadinya pelanggaran.
"Dengan SOP yang baik, sebenarnya itu bisa jadi lebih banyak itu lebih baik. Tapi kalau banyak, (namun) tidak tahu apa yang harus dikerjakan mungkin dan lain sebagainya sehingga membuat itu peluang-peluang malah pelanggaran. Ini salah satu yang nanti akan kita saya akan lebih detail kan lagi setelah bekerja," ungkapnya.
Maruli menegaskan tugas TNI sesuai perkembangan zaman, yakni untuk mempertahankan negara kesatuan. Karena itu, khususnya Kostrad, juga berencana mendapatkan alat utama sistem senjata (alutsista) dari Kementerian Pertahanan (Kemhan).
"Jadi kita tidak bisa juga mengindahkan tentang kemampuan alutsista untuk menghadapi musuh dari luar, itu juga banyak. Kemarin kami di Kemhan, itu (alutsista) sudah kita diskusikan juga. Mungkin ada beberapa yang didukungkan ke Kostrad," paparnya.
DPR Nilai Hanya Orang Dekat Duduki Posisi Strategis
Baca juga: Pesan Luhut ke Capres, Jadilah Eksekutor Seperti Jokowi
Menanggapi penunjukan Maruli sebagai Pangkostrad, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon angkat suara tentang demoralisasi di tubuh TNI.
Effendi awalnya menilai penunjukan Mayjen Maruli sebagai Pangkostrad atas pertimbangan objektif dan subjektif Jenderal Andika dan Presiden Joko Widodo. Dia lantas menyinggung hanya orang yang dekat Presiden Jokowi yang dipilih menduduki posisi strategis di TNI.
"Secara objektif dan subjektif pasti itu menjadi pertimbangan Panglima dan KSAD dan panglima tertinggi presiden. Kita so far percayakan itu suatu keputusan yang tepat tetapi jangan kemudian ini tidak mendengar, melihat, bahwa ini mempengaruhi juga psikologis dari prajurit sendiri, perwira sendiri, mereka-mereka itu kan pasti punya rasa juga," kata Effendi dalam keterangannya, Selasa (24/1/2022).
"Apa iya hanya mereka-mereka saja yang punya kesempatan? Apa iya karena mereka yang dekat melayani presiden saja yang punya kesempatan? Apa kami kalau tidak kenal presiden tidak punya kesempatan. Itu harus juga dibangun untuk menampung aspirasi yang berkembang walaupun kita tahu Jendral Dudung itu kedekatannya belum lama. Tapi oleh karena hal yang oleh presiden dilihat memang dibutuhkan, maka beliau dipilih menjadi Pangkostrad kemudian diangkat sebagai KSAD," imbuhnya.
Effendi berharap TNI bisa mengedepankan manajemen meritokrasi dalam memilih prajurit yang akan ditempatkan pada jabatan strategis ke depan. Kebijakan manajemen meritokrasi itulah yang dapat mendorong jiwa korsa yang sehat tetap dapat terbangun di tubuh TNI.
"Memang tidak semua (dekat dengan presiden) tapi lebih baik lah TNI harus menjadikan masukan untuk lebih mengedepankan manajemen yang berbasis meritokrasi. Siapapun dia sepanjang hasil rekamnya bagus ya go a head. Mereka adalah para prajurit pejuang yang punya kepastian, pengabdian dan loyalitas yang prima agar terbangun korsa itu yang sehat," ujarnya.
Effendi juga menyinggung, jika yang ditunjuk mengisi jabatan strategis hanya orang tertentu, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi kerusakan moral atau demoralisasi di TNI. Dia berharap hal tersebut bisa menjadi perhatian.
"Kalau orangnya itu-itu aja itu kan pasti terjadi demoralisasi. Nah ini kan akan mengganggu keberlangsungan TNI itu sendiri. Jadi itu juga harus jadi perhatian kita semua, perhatian presiden khususnya di TNI ya. Bagaimanapun kita tahulah suara hati mereka-mereka yang satu angkatan, apalagi yang lintas angkatan. Mereka harus harmoni, kita terbuka ajalah siapa pun pasti ingin jenderal-lah, siapa sih nggak ingin jenderal dan menjabat juga jabatan-jabatan strategis," tukasnya.
Penunjukan Maruli Sudah Eligible
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara soal penunjukan Maruli. Menurutnya, banyak bintang 3 TNI yang bisa menduduki posisi Pangkostrad. Jabatan Pangkostrad punya beberapa aspek penilaian.
Baca juga: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan, Panglima TNI Tak Mau Berandai-andai
"Jadi mereka-mereka yang eligible, bintang 3 itu banyak. Dan sekian banyak juga mereka melalui beberapa jabatan," katanya dalam keterangannya di DPR, Senin (24/1/2022).
Andika memerinci beberapa aspek penilaian Pangkostrad. Ada hal yang bisa membuat seseorang disebut layak mengisi posisi itu, termasuk posisi Maruli sebelumnya, yakni Pangdam IX/Udayana.
"Jadi penunjukan Maruli benar-benar sesuai dengan penilaian secara profesional dan memang sangat pantas juga menjadi Pangkostrad," katanya.
Dua bulan lamanya jabatan Pangkostrad kosong setelah Jenderal Dudung Abdurachman dipromosikan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) sebelum diisi Maruli. Andika Perkasa sebelumnya mengungkapkan alasan jabatan Pangkostrad sempat kosong.
"Kandidat kalau untuk yang Pangkostrad di AD, kemudian Pangkohanudnas di AU, bintang tiga juga, dengan Panglima Koarmada RI di AL. Itu semuanya adalah bintang dua yang sudah eligible. Jadi banyak, masing-masing banyak ini calonnya. Jadi nanti kita liat saja di dalam proses Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi)," jelasnya.
Andika memastikan tidak ada tarik-menarik nama dalam penentuan calon Pangkostrad di Wanjakti. Sebab, kata Andika, Wanjakti sudah menyiapkan konsep secara keseluruhan.
"Jadi kalau tarik-menarik, tidak ada, sama sekali tidak ada. Ini kan kami menyiapkan konsep ini secara keseluruhan, dan Wanjakti itu biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali," pungkasnya.
Reporter: Amrizal
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi