Optika.id - Airlangga Hartanto selaku Menko Bidang Perekonomian mengatakan jika vaksin booster atau vaksin dosis ketiga secara nasional sudah mencakup 2,3% untuk wilayah Jawa dan Bali. Sementara, di luar Jawa-Bali vaksinasi yang sudah terlaksana hanya mencapai 1,6%
Menurut Airlangga, Presiden Jokowi sudah meminta agar pelaksanaan dan pencapaian vaksinasi booster di luar Jawa dan Bali terus dilanjutkan sehingga pemberian vaksinasi booster merata di semua wilayah.
Baca juga: COVID-19 Melonjak Lagi, Kemenkes Ingatkan Masyarakat Lengkapi Vaksin Booster
"Ini yang akan didorong agar luar Jawa Bali bisa seimbang dengan yang di Jawa Bali," ucapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (1/2/2022).
Sementara di sektor perekonomian, Airlangga menjelaskan jika Presiden Jokowi memberi beberapa arahan agar kegiatan yang terkait dengan pemulihan ekonomi terus didorong. Baik di sektor kesehatan, sektor perlindungan sosial maupun sektor perekonomian.
"Ini untuk terus didorong front loading di kuartal pertama ini," katanya.
Regulasi mengenai insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di sisi lain masih terus dilakukan finalisasi sampai saat ini. Dalam waktu dekat, imbuh Airlangga, segera akan dirilis regulasi bagi sektor otomotif, property, maupun perlindungan sosial untuk pembantuan PKL serta nelayan. Pembahasan ini akan ditingkatkan seiring dengan serapan anggaran sebab hal tersebut terkait dengan adanya Susenas di bulan Maret-April tahun ini.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Kemaritiman dan Investasi menambahkan jika arah kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 sampai saat ini masih dipegang secara konsisten. Namun dia memberi catatan bahwa strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan yang ada.
Baca juga: Epidemiologi Imbau Peningkatan Covid-19 Jelang Libur Nataru
"Mungkin hal ini sering dibaca sebagai sesuatu yang sering berubah-ubah. Justru itulah yang harus sama-sama kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan perekonomian bagi masyarakat," tuturnya.
Berdasarkan dari hasil rapat terbatas (Ratas) yang digelar hari Senin (31/1/2022), Presiden Jokowi mewanti-wanti para jajarannya agar terus menerapkan prinsip kehati-hatian akibat melonjaknya kenaikan kasus Omicron. Atas arahan ini, kata Luhut, pemerintah akan terus berupaya memonitor jumlah pergerakan kasus konfirmasi secara harian baik transmisi lokal, maupun bukan.
"Selain itu Pemerintah juga melihat berbagai aspek seperti angka keterisian rumah sakit, hingga jumlah vaksinasi di daerah," ujarnya.
Baca juga: Kasus Covid-19 Naik Jelang Nataru, Kemenkes: Masih Terkendali
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi