Optika.id - La Nyalla Mattalitti selaku Ketua dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, angkat bicara terkait usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah dikeluarkan oleh tiga petinggi partai politik.
Dirinya diketahui meminta terhadap semua pihak yang ada agar tidak menjalankan negara secara ugal-ugalan dengan melanggar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali konstitusi," ungkap La Nyalla dalam keterangannya, Selasa (1/3/2022).
Diriya berpendapat, usulan penundaan Pemilu 2024 yang dikeluarkan dengan alasan adanya situasi pandemi COVID-19 dan juga kesulitan anggaran hingga saat ini memang belum mendapatkan respon oleh masyarakat kelas bawah.
Akan tetapi, La Nyalla sendiri mengingatkan, bahwa hal tersebut tak lantas mengartikan bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan sejalan dengan adanya usulan tersebut.
"Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawar oleh rakyat," tegasnya.
Dirinya melanjutkan, satu-satunya sarana yang ada bagi para masyarakat untuk melakukan evaluasi terhadap perjalanan bangsa ialah hanya dari pelaksanaan pemilu yang digelar setiap lima tahunan.
La Nyalla kemudian menyampaikan, rakyat sebagai pemilik negara bukanlah orang awam. Menurut dirinya, rakyat sangat mempunyai kearifan untuk berpikir. Bahkan, La Nyalla menyebutkan bahwa rakyat heran melihat adanya usulan yang disampaikan di tengah kondisi ketiadaan anggaran ialah penundaan Pemilu 2024 mendatang, dan bukannya dengan penundaan pemindahan ibu kota negara (IKN).
Baca juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Dirinya kemudian meminta kepada para elite politik untuk tidak memberi usulan yang dapat menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu," terangnya.
Diketahui, pada beberapa waktu yang lalu terdapat tiga parpol yang hingga kini telah menyatakan sikap mendukung terkait wacana pemindahan Pemilu 2024 menjadi satu hingga dua tahun kedepan. Ketiga partai tersebut ialah PKB, PAN, dan Golkar.
Sedangkan terdapat empat partai yang menyatakan penolakan yakni Demokrat, PDIP, PKS, dan NasDem. Sedangkan, dua partai, Gerindra dan PPP, belum menyatakan sikap.
Baca juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Reporter: Akbar Akeyla
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi