Optika.id - Suryadi Jaya Purnama selaku Anggota Komisi V dari DPR RI diketahui tengah mendesak pemerintah agar tidak memperbesar penggunaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terlebih dahulu demi mengejar pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan oleh Suryadi pasca mundurnya perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank, dari proyek IKN yang disebut-sebut berniat mengucurkan investasi hingga Rp1.428 triliun.
Baca juga: Jokowi Soal Pindah ke IKN: Pindah Ibu Kota Jangan Dikejar-kejar
Meskipun klaim tersebut kemudian dibantah secara langsung oleh Masayoshi Son, Presiden Softbank yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai anggota komite pengarah proyek IKN.
Kami dari Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah jangan sampai kemudian memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu, ungkap Suryadi dalam keterangan tertulisnya pada, Selasa (15/3/2022).
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah dapat mengkaji secara serius terkait dampak penarikan investasi tersebut, khususnya persentase sumber-sumber pendanaan dari IKN.
Hal ini juga dapat dikarenakan dari pencarian investor baru bukanlah termasuk hal yang mudah. Dengan adanya perang Rusia-Ukraina, terjadi situasi global berupa risiko inflasi yang tinggi. Besi, baja dan material konstruksi lainnya terutama yang impor akan mengalami kenaikan imbas dari terganggunya rantai pasok global. Dampaknya, biaya pembangunan IKN akan naik signifikan, terangnya.
Baca juga: Muhammadiyah Ingin Dirikan Kantor hingga Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di IKN
Mundurnya Softbank dinilai akan menjadi preseden buruk bagi calon-calon investor IKN, meskipun Softbank beralasan ini adalah strategi internalnya untuk ingin lebih fokus kepada pendanaan startup digital daripada kepada proyek pemerintahan.
Belum adanya kejelasan dari Pemerintah tentang skema peluang investasi asing terutama dengan skema public private partnership, juga risiko politik dan kegaduhan belakangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran jadwal Pemilu 2024 akan membuat investor memilih wait and see, pungkas Suryadi.
Reporter: Akbar Danis
Baca juga: Puan Maharani Setelah di IKN: Rumah Oke, Tidur Nyenyak
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi