Optika.id - Busyro Muqoddas selaku Ketua dari PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa para elite politik yang telah mengusulkan dan mendukung terkait penundaan Pemilu 2024 diibaratkan seperti keledai politik.
Menurut Busyro, para pencetus penundaan Pemilu tersebut tidak belajar dari masa lalu. Busyro sendiri juga merujuk pada peribahasa 'hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama dua kali'.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
"Semakin vulgarnya sikap kekuasaan, vulgar sekali tidak ada rasa malu. Seperti keledai-keledai politik saja. Tidak belajar dari masa lalu," ungkap Busyro saat memberikan keterangannya dalam acara seminar daring bertemakan 'Demokrasi Konstitusional Dalam Ancaman', Kamis (17/3/2022).
Busyro juga menyatakan bahwa para masyarakat luas juga telah berkaca dari proses politik pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh sebab itu, Busyro menilai bahwa sangat penting agar tidak terjatuh pada kesalahan yang sama seperti masa Orde Baru dulu.
"Jangan sampe kita gagal memahami pelajaran itu," tegasnya.
Dirinya juga menganggap bahwa wacana tersebut vulgar dan tidak mencerminkan pembelajaran dari masa Orde Baru dulu. Sehingga, inisiator tunda Pemilu 2024 tersebut ia anggap sebagai bagian dari oligarki politik dan juga ekonomi.
"Ini sekaligus menunjukkan bahwa oligarki kita oligarki yang berada dalam tekanan oligarki bisnis-bisnis gelap dan oligarki politik yang kumuh adat," ujar Busyro.
Mantan komisioner KPK tersebut juga menilai bahwa para pengusul penundaan pemilu hanya dapat menuruti nafsu dan juga syahwat politik. Menurut dirinya, gagasan tersebut hanya dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan para elite partai politik dan juga para pendukung pemerintah.
"Apa makna nafsu menunda pemilu, ini bisa saya sebutkan terjadinya krisis intuisi dan akal budi pemegang birokrasi di negeri ini, termasuk elite parpol," terangnya.
Baca juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Sebagai informasi, wacana ini merupakan buntut dari pernyataan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga Wakil Ketua DPR yang mengusulkan terkait penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut juga masih menjadi topik perbincangan yang hangat di tengah masyarakat seusai pernyataan tersebut didukung oleh tiga ketua umum partai politik pada beberapa waktu yang lalu.
Ketiga parpol yang hingga kini telah menyatakan sikap mendukung terkait wacana pemindahan Pemilu 2024 menjadi satu hingga dua tahun kedepan ialah PKB, PAN, dan Golkar.
Sedangkan terdapat empat partai yang menyatakan penolakan yakni Demokrat, PDIP, PKS, Gerindra, dan NasDem. Sedangkan, PPP, belum menyatakan sikap.
Tak hanya ketiga parpol tersebut, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan diketahui juga sempat bicara terkait penundaan Pemilu 2024. Luhut menyebut bahwa pemerintah melihat suara rakyat yang menginginkan Jokowi kembali menjabat setelah 2024.
Baca juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Dia juga menyebut bahwa pemerintah memiliki big data yang berasal dari percakapan 110 juta orang di media sosial. Menurutnya, data tersebut menunjukkan keinginan rakyat terkait penundaan pemilu.
Reporter: Akbar Danis
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi