Optika.id. Gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tampaknya berjalan terus. Mereka di bawah permukaan bergerak sistematis. Di beberapa kota di pasang baliho tentang Presiden Jokowi (Joko Widodo) 3 periode dan penundaan pemilu 2024. Di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan lainnya muncul baliho tersebut.
Teranyar adalah pimpinan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengundang para komisioner KPU(Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) yang baru. Mulai dari Puan Maharani, Sufmi Dasco, dan Muhaimain Iskandar.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Pertemuan Puan dengan KPU dan Bawaslu dikatakan Junimart Girsang, anggota Komisi III DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dari PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), sebagai silaturahmi biasa. Tidak ada hal yang istimewa, katanya.
"Pertemuan itu adalah silaturahmi biasa, perkenalan anggota KPU-Bawaslu terpilih dengan Ketua DPR RI. Saya juga ikut mendampingi Ketua DPR dalam pertemuan pada Kamis (10/3)," ujar Junimart di Jakarta, Senin (14/3).
Begitu pula pertemuan antara Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR, dengan KPU dan Bawaslu dikatakan sebagai silaturahmi biasa. Dasco Ahmad jelaskan pertemuan Ketua Umum PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Muhaimin Iskandar, dengan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, sebagai silaturahim biasa. Bukan pertemuan gelapan, urainya."Jadi begini, saya perlu klarifikasi bahwa anggota KPU dan Bawaslu itu tidak gelap-gelapan tapi secara terang-terangan melakukan silaturahmi," kata Dasco Ahmad kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2022).
Yang menarik tidak ada pernyataan apapun dari KPU dan Bawaslu baru usai bertemu dengan para tokoh tersebut. Betapapun dikatakan Dasco dan Junimart sebagai silaturahim biasa tapi Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) sebagai hal yang mencurigakan.
Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Agustyati, menilai pertemuan yang berlangsung sekitar dua hari itu kurang sesuai dilakukan karena 12 orang tersebut belum dilantik untuk bertugas secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.
"Sebaiknya pertemuan seperti itu dilakukan jika sudah secara resmi dilantik. Hubungan kelembagaan baru terjadi jika sudah ada pelantikan secara resmi," kata Khoirunnisa, Minggu (13/3).
Gerakan tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu tampaknya mentok dengan KPU dan Bawaslu lama kemudian mencoba mendekati anggota komisioner baru. Tampaknya pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa. Yang dibicarakan hal yang normatif, seperti persiapan pemilu akan datang. Belum pernah pimpinan DPR dan Ketum parpol bersusah payah bertemu dengan para komisioner KPU dan Bawaslu yang belum dilantik. Aneh sekali. Apalagi di tengah wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Gerakan itu mengubah arah ke bawah. Mereka rupanya berusaha mendekati KPUD (Komisioner Pemilihan Umum Daerah) dan Bawaslu daerah. Kali ini yang bergerak dari kementerian. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mengundang Bawaslu dan KPUD untuk suatu acara dengan tema penundaan pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dengan tegas menolak undangan rapat koordinasi penundaan Pemilu 2024 yang dilaksanakan Kemenko Polhukam. Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan sikap itu merupakan keputusan rapat pleno Bawaslu RI. Mereka perintahkan agar Bawaslu Balikpapan tidak menghadiri undangan tersebut.
begitu pula KPU Balikpapan Tolak Hadiri Rapat Tunda Pemilu 2024. Sikap tegas KPUD Balikpapan itu menyebabkan anak Buah Mahfud MD tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
"Tidak hadir, baik sebagai narasumber ataupun peserta," kata Fritz, Sabtu (19/3).
Sebagaimana kita ketahui, Kemenko Polhukam mengundang KPU Balikpapan dan Bawaslu Balikpapan untuk mengikuti rapat koordinasi penundaan pemilu 2024. Salinan surat undangan tentang tema pertemuan untuk penundaan pemilu telah beredar secara umum.
Melihat gelagat penolakan dan beredarnya undangan tersebut Menko Polhukam, Mahfud MD, menjelaskan bahwa rapat itu dilaksanakan untuk menegaskan sikap pemerintah terhadap isu penundaan pemilu. Dia berkata pemerintah tetap mempersiapkan Pemilu 2024.
Baca juga: Besok, PDI-Perjuangan Akan Usung Risma Jadi Kandidat Cagub Jatim
Gerakan Sistematis Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dilakukan Sejak Lama
Menurut Dr Abdul Aziz, dosen Fisip Universitas Brawijaya, upaya perpanjangan masa jabatan presiden itu tampaknya telah dirancang sejak lama.
Pertama, ada tanda-tanda Pemetintah Joko Widodo sangat serius dengan agenda penundaan pemilu. Ada gerakan yg terencana dan sistematik untuk itu.
Lihat saja, mulai dari survei Indo Barometer-nya Qodari soal Jokowi tiga periode, tulisnya kepada Optika.id, Senin, 21/3/2022 lewat WhatsApp. Muhammad Qodari melontarkan presiden 3 periode sejak Juni 2021
Menurut Aziz diteruskan dengan usulan penundaan pemilu oleh Menteri Investasi Bahlil yang mengatasnamakan pengusaha. Berlanjut dengan usul Muhaimin yang diamini Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto. Surya Paloh sebetulnya juga cenderung ke arah itu walaupun di permukaan dia menolak penundaan pemilu. Kurang lebih setahun terakhir (hingga sekarang) ada gerilya di daerah-daerah yang memobilisasi massa untuk hadir dalam deklarasi 3 periode Jokowi.
Kedua, elite politik kita terutama ketua-ketua umum partai dan sejumlah menteri berkepentingan dengan penundaan pemilu. Kenapa? Sebab, mereka rata-rata terlibat kasus korupsi. Jika berganti rezim, takut kasusnya diusut KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atau Kejaksaan. Bahkan mereka tampak ngotot penundaan karena terkesan ada tekanan.
Baca juga: 100 Guru Besar UGM Nyatakan Sikap, Ingin KPU Jaga Marwah Jelang Pilkada
Perlu disimak saat ini mulai muncul kembali geliat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk membuka kasus kardus durian Muhaimin Iskandar. Dua hingga tiga hari ini berita tentang kasus Kardus Duriannya Muhaimin Iskandar muncul kembali."Sekali lagi kami akan pelajari, kami analisa lebih lanjut kembali perkara-perkara yang dulu pernah ditangani di KPK yang dimaksud," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (19/3).
Keiga, ada proyek ekonomi yang super jumbo di balik IKN (Ibukota Negara). Jika berganti rezim proyek-proyek itu terancam gagal. Bahkan IKN-nya sendiri terancam dibatalkan. Karena itu, untuk menjamin proyek-proyek itu berjalan, maka beberapa "penguasa boneka" mereka harus tetap menjabat. Caranya dengan menunda pemilu (dengan berbagai alasan), sehingga dengan sendirinya si boneka itu dapat diperpanjang masa jabatannya.
Keempat, pertanda negara sedang diatur dan dikendalikan oleh pengusaha dan pengusaha-politisi. Saat inu mereka sedang bersarang di Istana dan di parlemen, urai dosen favorit itu.
Tulisan Aribowo
Editor Amrizal Ananda Pahlevi
Editor : Pahlevi