Optika.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan PDIP telah sepakat menolak usulan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menegaskan keputusan PDIP telah final mendukung pemilu diselenggarakan pada 14 Februari 2024.
"Untuk penundaan pemilu, sikap PDI Perjuangan sudah final. Kita tidak akan menjilat ludah kita sendiri. Ini harus ditunjukkan etika politik dalam menaati aturan main," tegas Hasto dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).
Baca juga: PDI-P: Tak Ada Kader di Kabinet Prabowo, Tapi Dukung Kedaulatan dan Kebijakan Positif
Namun, Hasto menganggap wajar jika ada beberapa partai politik yang mencoba menunda pemilu. Hal yang ang terpenting, lanjutnya, sikap Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sama terkait usulan penundaan pemilu.
"Ya (wajar) namanya negara demokrasi. Yang penting sikap presiden dan ibu Mega harus senapas. Jadi sebaiknya wacana-wacana yang hanya menguras energi kita, menghilangkan konsentrasi kita, sebaiknya dikurangi dan kita fokus bergerak ke bawah," jelasnya.
Hasto juga menyebut partainya siap menghadapi Pemilu 2024. Berbicara terkait calon presiden dan wakil presiden 2024, menurutnya, sudah disiapkan oleh PDIP. Bahkan, Megawati akan mengumumkan pasangan calon 2024.
"PDI Perjuangan punya banyak stok pemimpin yang baik. Calon presiden dan wakil presiden sudah disiapkan melalui langkah 3 pilar. Jajaran partai sudah siap, apalagi ini di tengah pandemi dan menjelang puasa. Jadi segala prioritas kami turun ke bawah untuk bantu rakyat. Itu lebih penting," tukasnya.
Hasto juga membahas pertemuan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Menurutnya pertemuan tersebut membahas tupoksi masing-masing, pembahasan itu seputar bidang investasi dan maritim dalam kapasitas Luhut sebagai Menko Marves dan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI.
"Pak Luhut ini kan juga kapasitasnya sebagai menko berkaitan dengan investasi, maritim, sehingga hal-hal yang dibahas dalam kapasitas beliau sebagai pembantu presiden dan Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI," kata Hasto, Minggu (27/3/2022).
Dia menerangkan, tak ada pembahasan mengenai 110 juta big data penundaan pemilu dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, hal itu tidak perlu dibahas lagi oleh Puan karena sudah terbantahkan.
"Kalau big data 110 juta sudah tidak perlu dibahas lagi karena sudah terbantahkan dengan sendirinya. Nah, Pak Luhut sendiri kan tidak mau men-declare itu, sehingga itu otomatis telah terbantahkan oleh dirinya sendiri, sehingga tidak perlu dibahas oleh ketua DPR terkait dengan hal tersebut," kata Hasto.
Sebelumnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut, penundaan Pemilu 2024 bukanlah urusan presiden, namun menjadi wewenang partai.
Baca juga: Salahgunakan Kop Surat, Zulhas Tegur Keras Yandri Susanto
"Itu (penundaan Pemilu 2024) kan urusan partai-partai. Bukan urusan presiden, jadi tolong jangan salah-salahkan pak presiden. Itu urusan partai-partai, katanya seperti dilansir merdeka, Senin (28/3/2022).
Menurutnya saat ini ada beberapa partai yang setuju terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. Selain partainya, PAN, ada dua partai lainnya yang juga menyetujui, yakni Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
"Jadi yang setuju itu saya (PAN), PKB dan Golkar. Banyak yang belum setuju, ungkapnya.
Tapi kalau setuju semua, baru mungkin. Dan ini urusan partai partai ya. Catet, bukan urusan pak presiden ini. Jadi jangan salahkan yang nggak ada urusan ini, yang urusan partai-partai ini. Kalau tiga saja nggak bisa. Kan harus 3/4 (yang setuju). Kan ada syaratnya, toh. Kalau cuma saya, PKB, Golkar, nggak cukup," kata Zulhas sapaan akrabnya.
Dia menjelaskan, usul penundaan pemilu merupakan perbincangan antar-parpol. Zulhas menyebut usul penundaan pemilu tak bisa lanjut jika hanya PAN, PKB dan Golkar yang mendukung.
Baca juga: Jokowi Setelah Lengser Langsung ke Solo, Lalu Tidur, BEM SI: Enak Aja!
"Partai-partai ada namanya perbincangan, pembicaraan. Pilpres itu kan ada aturan sendiri. Nah bincang-bincang ini yang baru setuju, mau, saya, Golkar, PKB. NasDem, PDIP, yang lain nggak bisa, ya, nggak bisa, dong," tuturnya.
Namun Zulhas menyebut kemungkinan apa pun masih bisa terjadi, termasuk soal jumlah parpol pendukung usulan penundaan pemilu bertambah. Jika terjadi, usulan tersebut bisa saja dilanjutkan.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi