Optika.id - Menanggapi rencana deklarasi Presiden Joko Widodo 3 Periode yang akan dilakukan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pimpinan Surta Wijaya.
Salah seorang kepala desa (kades) di Sidoarjo juga menyatakan tidak sepakat dengan rencana Surta Wijaya. "Singkat saja, tidak sepakat!" tegas Sonhaji Kepala Desa Wadung Asri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo melalui sambungan telepon pada Optika.id, Minggu (3/4/2022).
Baca juga: Rocky Gerung: Jokowi Rakus Akan Kekuasaan
Ditanya apakah ikut APDESI? Sonhaji menuturkan tak mengikuti organisasi tersebut. Dia juga mengatakan tak mengikuti organisasi kades apapun.
"Hanya ikut FKKD (Forum Komunikasi Kepala Desa) kecamatan saja mas," jawabnya.
Sementara ketika Optika.id mencoba bertanya kepada kepala desa yang lain, Optika.id belum mendapatkan respons.
Seperti diberitakan sebelumnya, salah seorang kepala desa di Lamongan dengan tegas juga menolak usulan Presiden Jokowi 3 periode. Kepala desa bernama Ali Fauzi itu menegaskan, menolak wacana tersebut karena bertentangan dengan konstitusi di Indonesia.
"Untuk usulan masa jabatan periode 3 kali untuk presiden, secara pribadi menolak itu. Karena tidak sesuai dengan konstitusi UUD 1945," tutur Kepala Desa Jabung, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan ini lewat sambungan telepon pada Optika.id, Jumat (1/4/2022).
Dia menuturkan sebagai kepala desa harus tetap independen dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Diketahui, pertemuan APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) di Istora Senayan, Jakarta menimbulkan perbincangan hangat di publik.
Pasalnya, APDESI yang berkumpul tersebut bukan APDESI yang sesungguhnya tercatat resmi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Hal itu pun disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Apdesi yang sah, Arifin Abdul Majid, yang memberikan sikap tegas. APDESI yang sah menurut Kemenkumham tidak ada pernyataan yang berbau politik terkait dukunganya untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi tiga periode.
Pola Pecah Belah
Baca juga: Rocky Gerung Ungkap Gugatan Pemilu Jadi Ujian Buat MK
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut, kasus tersebut (rencana deklarasi Jokowi 3 periode APDESI Surta Wijaya) menjadi salah satu contoh kembali dengan seringnya pola politik yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Jokowi dengan memecah belah suatu kelompok.
Itu telah menjadi pola yang baku, pasalnya selain APDESI tersebut sebelumnya terdapat pemecah belahan terhadap partai politik. Rocky menilai, pola tersebut memang selalu terjadi pada era Jokowi memimpin.
"Pemerintahan Jokowi ini berupaya untuk menguasai partai politik. Bukan sekadar melanggengkan presidential threshold tetapi memecah belah dari dalam. PPP dipecah belah, Golkar dipecah belah, kan itu semua berlangsung di periode pertama. Sekarang masyarakat sipil juga dipecah belah, para pakar dipecah belah, kepala desa juga dipecah belah," kata Rocky seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube-nya Rocky Gerung Official, Minggu (3/4/2022).
Rocky mengatakan para peneliti internasional menilai jika Indonesia memiliki indeks demokrasi yang buruk. Indonesia dinilai menjadi salah satu negara terburuk dalam indeks demokrasi sejak masa kepemimpinan Jokowi.
"Jadi terlihat bahwa memang indeks demokrasi yang dibuat oleh berbagai macam peneliti asing itu menunjukkan bahwa Indonesia memang memburuk dalam demokrasi di era kepemimpinan Jokowi," jelas Rocky.
Dia membantah anggapan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku bahwa dirinya menjunjung tinggi demokrasi. Sebaliknya, Luhut justru berupaya mengambil alih otonomi masyarakat sipil dengan cara memainkan isu untuk memecah belah masyarakat.
Baca juga: Rocky Gerung Siap Hadiri Panggilan Penyidik!
"Jadi kalau Pak Luhut minta puji demokrasi, mana ada demokrasi yang terlihat? Yang terjadi adalah upaya untuk mengambil alih otonomi masyarakat sipil. Caranya adalah ya diumpankan suatu peristiwa untuk memecah belah," tandasnya.
Rocky menilai pengakuan era Jokowi atas suksesnya menjalankan demokrasi adalah hal yang salah. Menurutnya, Jokowi hadir ketika demokrasi sudah terbentuk dari masa kepemimpinan sebelumnya.
"Kita sebetulnya di era kemunduran demokrasi itu berlangsung secara sistematis karena memang dirancang untuk memundurkan demokrasi. Isu 3 periode puncak dari kekacauan. Jadi buruknya itu ada di era Presiden Jokowi. Itu adalah fakta yang akan ditulis oleh para peneliti," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi