Optika.id - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana kembali menggelar aksi demonstrasi di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (11/4/2022) mendatang.
Demonstrasi pada Senin mendatang digelar sebagai aksi lanjutan, sebelumnya BEM SI telah mengultimatum Presiden Joko Widodo agar memenuhi enam tuntutan mereka dalam waktu 14 hari.
Baca juga: Jokowi Tolak ke Jawa Timur Usai Ada Rancangan Demo Mahasiswa
"Aksi ini adalah aksi lanjutan dari sebelumnya, yang pada sebelumnya kita mengultimatum bahwa 6 tuntutan kita harus sudah dijawab oleh Presiden Jokowi dalam waktu 14 hari," kata Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yufrizal dalam rilisnya, Sabtu (9/4/2022).
Dia menerangkan BEM SI rencananya akan memulai unjuk rasa mereka pada pukul 13.00 WIB hingga pihak Istana merespons aksi mereka.
Luthfi memperkirakan akan ada seribu mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa. Seribu massa itu ditargetkan berasal dari 18 kampus, yakni UNJ, PNJ, IT-PLN, STIE SEBI, STIE Dharma Agung, STIS Al Wafa, IAI Tazkia, AKA Bogor, UNRI, Unand, Unram, PPNP, Undip, UNS, UNY, Unsoed, SSG, dan STIEPER.
Luthfi menerangkan, secara garis besar ada enam tuntutan yang akan disampaikan. Berikut enam tuntutan yang akan disampaikan BEM SI pada Jokowi, Senin mendatang:
1. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara;
2. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan;
3. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya;
4. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait;
5. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia;
6. Mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.
Terkait izin, Luthfi mengklaim pihaknya telah melayangkan surat ke Polda Metro Jaya. Namun, lanjutnya, surat tersebut bukanlah surat izin, melainkan pemberitahuan.
"Estimasi massa aksi 1.000 mahasiswa, dari berbagai kampus di Indonesia. Sudah, surat sudah masuk. Bukan izin (aksi), tetapi pemberitahuan," tukasnya.
Dia memastikan unjuk rasa pada Senin depan akan berlangsung secara damai. Terkait tudingan BEM SI akan melengserkan Presiden Jokowi pada aksi demonstrasi Senin depan, usai beredar poster berbunyi "Turunkan Jokowi dan Kroninya" beredar di media sosial.
Tuduhan tersebut langsung dibantah Koordinator BEM SI, Kaharuddin. Dia memastikan poster yang beredar tersebut adalah hoaks.
"Belum ada poster aksi yang kami keluarkan," kata Kaharuddin, Kamis (7/4/2022).
Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu, lanjutnya, bisa dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan mereka pada Istana.
"Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapa pun. Poster-poster yang beredar itu poster-poster liar. Kita tidak bisa mengatur semuanya. Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah," tandasnya.
Saatnya Istana Introspeksi
Selain itu, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut ini saatnya istana introspeksi usai Presiden Joko Widodo didemo di Jambi.
Diketahui, Jokowi didampingi Ibu Iriana Joko Widodo bertolak menuju Jambi dalam rangka kunjungan kerja, Kamis (7/4/2022).
Dalam kunjungan kali ini Presiden sempat disambut demo oleh mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara langsung.
Aksi yang dilakukan mahasiswa diketahui tergabung dalam kelompok bernama Cipayung Plus.
Baca juga: BEM SI Lakukan Demo di Patung Kuda, Polisi Siapkan Lalin di Istana
Mengetahui hal tersebut, politisi Demokrat Andi Arief ikut menyuarakan pendapatnya lewat unggahan di akun Twitter pribadinya. Dia merasa penolakan yang dilakukan mahasiswa di Jambi terhadap Jokowi ini cukup menarik.
"Presiden ditolak kedatangannya atau didemo di Jambi sangat menarik. Rasanya untuk kali pertama. Saatnya Istana Introspeksi tulis Andi, seperti dikutip Optika.id, Sabtu (9/4/2022).
Pada cuitan tersebut, Andi juga menganggap kalau aksi tersebut bagaikan getaran gempa yang datang duluan.
Getaran gempa datang lebih dulu ketimbang episentrum people power Pasar Senen, Kampung Melayu, hingga Pasar minggu, imbuhnya. Dia juga menyampaikan opininya dalam menata sebuah negara yang telah gagal dipimpin.
Bagaimana menata kembali negara yang alami kegagalan dan kerusakan. Mulai dari mana dan dengan cara apa, jelas Andi.
Hal tersebut dianggap tidak gampang. Bahkan politisi Partai Demokrat itu juga memberikan analogi yang cukup menarik.
Bukan hal mudah. Warisan mobil bagus yang berpotensi ditinggalkan supir dan pemiliknya dalam keadaan rusak parah, tulis Andi.
Di sisi lain, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menilai kalau demo yang dilakukan pada Jokowi merupakan hal yang wajar.
"Di saat Bapak Presiden kunker ke Jambi, memang kami dapat info dari Polda bahwa ada beberapa masyarakat dan mahasiswa yang demo. Dan itu wajar, aspirasi," kata Heru, Kamis (7/4/2022).
Anggota Komisi I DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon menambahkan seharusnya aspirasi rakyat tidak dihambat. Hal ini dikatakan terkait seorang pria di Jambi yang diamankan TNI karena membentangkan kain kafan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Kamis (7/4/2022).
"Aspirasi rakyat jangan dihambat dan demokrasi jangan dikebiri. Kini kebebasan berekspresi makin dibatasi," kata Fadli Zon, Jumat (8/4/2022).
Fadli Zon mengatakan kenaikan harga minyak goreng dan bahan bakar minyak (BBM) memang menjadi beban serius bagi masyarakat. Karena itu, dia meminta agar masyarakat yang menyuarakan hal itu tidak dibungkam, terlebih oleh aparat.
Baca juga: Idham Holik Jawab Tudingan Andi Arief Soal Penggelembungan Suara
"Presiden harus dengar masalah yang sesungguhnya terjadi di bawah, di masyarakat. Masalah minyak goreng langka mahal dan kenaikan BBM telah menjadi beban serius bagi rakyat," ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap jangan sampai Jokowi hanya dilaporkan hal-hal yang baik dari jajarannya. Dia lantas berbicara adanya penjilat di sekitar Jokowi yang saat ini merugikan rakyat.
"Jangan sampai presiden hanya dilaporkan yang baik-baik saja atau serba beres tapi kenyataannya berantakan. Adanya 'penjilat' di sekitar presiden membahayakan demokrasi dan merugikan rakyat," ujarnya.
Tak hanya itu, dia jua mengaku heran dengan sikap aparat yang justru mengamankan rakyat. Padahal, menurutnya aparat harusnya mengakomodasi penyampaian aspirasi.
"Harusnya aparat lebih akomodatif dan persuasif. Jangan ugal-ugalan menghalangi aspirasi," tuturnya.
Diketahui, seorang pria di Jambi diamankan TNI karena membentangkan kain kafan saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, Kamis (7/4/2022).
Aksi pria berbaju hitam itu sempat terekam kamera warga dan viral di media sosial.
Pria itu beraksi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Pasar Kota Jambi, sesaat sebelum Jokowi melintas di jalan itu. Pria ini sengaja ingin membentangkan kain kafan dengan tulisan turunkan harga minyak goreng saat rombongan Presiden melintas disana.
Sebelum iring-iringan Jokowi melintas, pria itu langsung membentangkan kain tersebut. Aksinya ini digagalkan sejumlah anggota TNI yang berjaga ketat di sekitar lokasi.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi