Aksi Demo Mahasiswa Disebut 'Reformasi Jilid 2', Prof Kacung: Konteksnya Sudah Tidak Kuat

Reporter : Jenik Mauliddina
Dok. Unair.ac.id

Optika.id, Surabaya - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kota Surabaya berencana melakukan demonstrasi menyikapi berbagai isu nasional, seperti penundaan pemilu, kenaikan harga bahan pokok dan BBM. 

Sementara Aliansi Mahasiswa Indonesia dijadwalkan menggelar aksi besar-besaran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Besok (11/4/2022). Aksi demonstrasi ini juga diiringi oleh Tagar #GoodByeJokowi yang tengah trending di media sosial twitter. Aksi mahasiswa inipun disebut-sebut sebagai Reformasi Jilid II.

Baca juga: Jokowi Tolak ke Jawa Timur Usai Ada Rancangan Demo Mahasiswa

Pengamat Politik, Sekaligus guru besar di bidang Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Prof. Kacung Marijan, berpendapat  pergerakan yang dilakukan mahasiswa di Kota Surabaya dan beberapa daerah terkait penolakan masa jabatan 3 periode, konteksnya belum kuat jika dijadikan reformasi jilid 2.   

"Sudah kekurangan konteks. Kecuali pemerintah tetap nekat mau amandemen agar ada jabatan 3 periode atau penundaan pemilu, akan jadi pemicu untuk gerakan besar," ujarnya saat dihubungi, Minggu (10/4/2022).

Kacung berpendapat, permasalahan di masyarakat bersifat dinamis, sementara soal jabatan 3 periode atau penundaan pemilu sudah lemah untuk dijadikan argumen dan tidak penting lagi.

Menurutnya, pergerakan yang dilakukan mahasiswa adalah sesuatu yang sah. Hal tersebut merupakan bentuk sikap kritis dari perilaku tidak setuju terhadap kebijakan tertentu.

Baca juga: BEM SI Lakukan Demo di Patung Kuda, Polisi Siapkan Lalin di Istana

Dia memaparkan bentuk lain untuk menuangkan sikap kritis, seperti melakukan diskusi umum dan debat publik, mengajukan surat keberatan. 

"Jadi, mahasiswa bisa saja memilih di antara pilihan itu. Demo bukan satu-satunyanya. Kalau mahasiswa menempuh jalur demo juga tidak apa-apa. Kan itu sah. Yang penting demo dilakukan secara baik-baik, dan argumentatif," jelasnya.

Reporter: Jenik Mauliddina

Baca juga: BEM SI Desak Jokowi Minta Maaf Usai Cederai Demokrasi, Ini Kata Pengamat

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru