PAN Balik Kucing, Pengamat: PAN Tidak Membangun Demokrasi 

Reporter : Aribowo
Zulkifli Hasan

Optika.id. PAN (Partai Amanat Nasional) balik kucing, balik arah ke titik awalnya, yaitu menarik dukungan untuk penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu dikatakan beberapa pimpinan DPP PAN (Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional), seperti Bima Arya, Viva Yoga Mauladi, dan Saleh Partaonan Daulay setelah mengadakan pertemuan di rumah Zulkifli Hasan, Rabu, 6/4/2022.

Sikap balik kucing PAN itu menimbulkan pendapat beragam, baik di kalangan masyarakat umum, maupun para pengamat sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Dr Tripitono Adi Prabowo, S.E, M.E, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo,  Bangkalan, keinginan kelompok yang ingin menundah pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah hal yang mustahil.

Baca juga: PAN Dukung Anies, Jika Zita Anjani Jadi Cawagubnya!

Saya menduga sejak awal bahwa isu penundaan pemilu ini sebuah  shadow issue atau kemustahilan, tulis akademisi yang sering menjadi konsultan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Optika.id lewat WhatsApp, Ahad, 10/4/2022.

Lebih lanjut Tripitono mengatakan bahwa isu yang coba dilempar ke publik oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan dari penundaan pemilu. Isu ini dinilai cukup efektif meskipun hanya sebentar, buktinya ada beberapa pimpinan parpol yang mendukung penundaan pemilu, salah satunya Adalah PAN. 

Dugaan saya, selama isu ini 'bermain' di ranah publik, selama itulah seluruh stakeholder politik, khususnya parpol mulai berhitung mengenai keuntungan dan kerugian jika pemilu ditunda, tulisnya hati-hati. Menurut dia, memang akhirnya sampailah pada satu titik dimana kalkulasi penundaan pemilu berdampak kurang menguntungkan bagi parpol tertentu.

Menurut Tripitono gelombang respon publik yang semakin hari semakin kuat menolak penundaan pemilu ini merupakan 'alasan utama' parpol yang akhirnya juga menegaskan diri menolak penundaan pemilu. Parpol tidak ingin kepercayaan publik terhadap partai hancur menjelang pemillu.

Saya melihat sikap politik Pak Zulhas sangat rasional, dalam mengabil sebuah keputusan politik penting yang akhirnya juga tegas menolak penundaan pemilu, katanya

Tidak Bisa Membangun Demokrasi

Komentar keras muncul dari pengamat politik Fisip Universitas Brawijaya Malang, Dr Abdul Aziz.  Menurut Aziz PAN tidak memiliki pandangan politik yang kuat. Partai ini lemah dalam menkonstruksi, menghayati, dan memegang "ideologi". 

Partai ini memang tidak punya ideologi dalam arti yang sesungguhnya. Ia semacam gerombolan politik yang hanya berpikir untuk ikut pemilu dan mencicipi "manisnya" kekuasaan. Karena itu, tidak ada dalam kamus mereka soal rakyat, nasib rakyat, dan kesejahteraan rakyat, tulis Aziz kepada Optika.id lewat WhatsApp, Ahad, 10/4/2022. 

Baca juga: PAN: Fix Khofifah Duet dengan Emil di Pilkada Jatim!

Dukungan Zulhas terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dianggap merusak demokrasi

PAN tidak bisa diharapkan untuk membangun dan melembagakan demokrasi. Bagaimana mungkin sebuah partai politik berkontribusi dalam melembagakan demokrasi jika dirinya sendiri justru menjadi perusak demokrasi, urainya lebih detil.

Bagi Aziz PAN mendukung penundaan pemilu (sekaligus berarti menambah masa jabatan pejabat-pejabat politik, bahkan juga mendorong untuk Presiden Jokowi tiga periode, selain melecehkan konstitusi juga menghina demokasi. PAN telah mencatat sejarah sebagai partai "buta-tuli" terhadap perintah konstitusi dan nilai-nilai demokrasi, pungkasnya.

5 Alasan Zulhas Dukung Penundaan Pemilu 2024

Sebagaimana kita ikuti Zulhas sebelumnya ikut dalam gerakan aksi penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Menurut Zulhas ada 5 alasan kenapa pemilu harus ditunda: (1) karena pandemi belum berakhir sehingga Pemerintah memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani, kata Zulhas saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/2). Kedua, perekonomian Indonesia belum membaik. Pertumbuhan saat ini rata-rata masih 3% hingga 3,5%. Situasi masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan dan pengusaha belum pulih usahanya. 

Baca juga: Terus Berlanjut, Eri-Armuji Daftar ke PAN untuk Pilwali Surabaya

Ketiga, Kondisi dunia tengah memanas: perang antara Rusia dan Ukraina. Hal ini berdampak buruk bagi perekonomian dalam negeri. Keempat, anggaran pemilu sebaiknya dapat dilakukan efisiensi dan dikonsentrasikan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, dan kelima, kinerja Presiden Jokowi justru sangat tinggi. Berbagai survei menyebut angkanya di atas 73% persen. Hal ini menunjukkan pengakuan masyarakat untuk keberhasilan pemerintah dalam menghadapi pandemi dan berbagai situasi yang tidak menentu.

Aksi gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden itu ternyata  didrive oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan. Dan menurut William Liddle, Indonesianis dari Ohio State University Amerika Serikat, Jokowi ada di belakang aksi tersebut.

Tulisan Aribowo

Editor Amrizal Ananda Pahlevi

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru