Optika.id, Lamongan - Pelayanan publik merupakan etalase dari tata kelola pemerintahan yang harus terus dijaga kualitasnya serta dibangun ekosistemnya guna menghasilkan inovasi, pelayanan yang lebih kreatif, efisien, dan adaptif.
Hal tersebut diungkapkan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi ketika membuka secara resmi pendampingan evaluasi penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, di Ruang Airlangga Setda Kabupaten Lamongan.
Baca juga: Ponpes Langitan Tuban Tegaskan Dukungan untuk Pasangan Yuhronur – Dirham dalam Pilkada Lamongan 2024
Keberadaan MPP (Mall Pelayanan Publik) adalah sebagai respon terhadap tingginya tuntutan masyarakat, serta komitmen dari Pemerintah Kabupaten untuk menghadirkan pelayanan yang terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, juga swasta, dalam rangka mempercepat dan mempermudah jangkauan, dan yang terpenting memberi rasa nyaman pada masyarakat, terang Pak Yes sapaan akrab Yuhronur seperti rilis yang diterima Optika.id, Kamis (28/4/2022).
Ditambahkan Pak Yes, dengan pendampingan dari ombudsman RI pada tahun 2021 Kabupaten Lamongan berhasil berada pada kategori zona hijau dengan memperoleh nilai kepatuhan 83,13. Capaian yang luar biasa, ini menjadi motivasi dan tanggungjawab bersama untuk menjaga kualitas pelayanan publik kita, tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Pak Yes juga berpesan kepada seluruh perangkat daerah, untuk menyamakan persepsi dan cara pandang. Serta menindaklanjuti hasil evaluasi pelayanan publik yang diperoleh. Dia juga menyampaikan 6 aspek utama indikator yang harus dimiliki oleh kantor-kantor pelayanan. Yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, fasilitas sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, juga inovasi.
Saya berharap keberadaan MPP ini benar-benar bisa bertransformasi kepada digitalisasi dan memberikan dampak pada masyarakat, juga memiliki kualitas yang lebih baik, tukas Pak Yes.
Baca juga: Deklarasi Relawan Pasukan Banteng Bergerak: Dukungan Penuh untuk Yes-Dirham di Pilkada Lamongan 2024
Diungkapkan Sekda Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan tujuan diadakannya evaluasi tersebut adalah untuk merespon keluhan terhadap pelayanan khususnya di MPP, meningkatkan kualitas pelayanan, juga sebagai wadah UPP (Unit Pelayanan Publik) dalam menyampaikan saran untuk perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Lamongan.
Hadir pula Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur Agus Muttaqin, untuk memberikan pendampingan evaluasi kepatuhan standar pelayanan tahun 2021 serta pendampingan dalam mempersiapkan strategi penilaian kepatuhan pada tahun 2022.
Reporter: Pahlevi
Baca juga: Yuhronur-Dirham Targetkan Raih 70 Persen Suara
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi