Optika.id - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut korupsi minyak goreng (migor) digunakan untuk membiayai penundaan pemilu 2024. Dasco meminta aparat penegak hukum berfokus menangani kasus korupsi itu terlebih dahulu.
"Saya pikir aparat penegak hukum fokus saja di kasus korupsinya. Nah, kalau toh itu memang ada hal seperti itu, nanti pas pembuktian akan keluar sendiri," kata Dasco dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2022).
Baca juga: DPR dan Serikat Buruh Sepakat Tinjau Ulang Aturan Upah Minimum Pasca Putusan MK
Menurutnya, belum ada langkah politik yang diambil oleh DPR dan MPR RI terkait penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden. Dia menyebutkan penundaan pemilu itu juga baru muncul dari pengusulan oleh beberapa pihak.
"Saya sudah berulang kali juga sampaikan bahwa penundaan pemilu atau penambahan jabatan presiden itu kan baru bergulir di media saja. Langkah-langkah politik yang diambil pun belum ada di DPR. Tapi yang pasti, selama ini yang namanya penundaan pemilu, wacana perpanjangan, itu baru hanya di media, baru juga usul-usul, sementara proses politik di DPR maupun MPR tidak atau belum pernah terjadi," tukasnya.
Dasco mempersilakan aparat untuk mengambil langkah lebih lanjut. Hal itu, menurut Dasco, dilakukan apabila dugaan kasus korupsi minyak goreng yang berkaitan dengan wacana penundaan pemilu itu dapat dibuktikan.
"Kalau kemudian ada dinamika menyatakan bahwa dananya tersebut untuk misalnya, katakanlah penundaan pemilu, ya silakan aja aparat penegak hukum kalau memang dapat dibuktikan, diambil langkah langkah lebih lanjut," tutur Dasco.
Diketahui, Masinton Pasaribu mengaku memiliki informasi yang menyebut kasus dugaan korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) diduga merupakan bentuk urun dana (fundraising) untuk membiayai wacana penundaan pemilu sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden.
"Ya saya ada informasi menyampaikan ke saya bahwa dia memberikan sinyalemen ya, menduga bahwa sebagian dari kelangkaan minyak goreng dan kemudian harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising. Untuk memelihara dan menunda pemilu itu," kata Masinton dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022).
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ikut berkomentar soal isu adanya pembiayaan wacana tunda pemilu di balik korupsi minyak goreng. Bahlil menyatakan isu itu tidak benar sama sekali.
Dia menegaskan tidak ada pengumpulan dana oleh kelompok usaha tertentu untuk logistik politik di tengah kelangkaan minyak goreng.
"Nggak benar itu kalau ada yang mengatakan bahwa kenaikan, kelangkaan minyak goreng karena kumpulkan dana dari kelompok usaha tertentu untuk logistik politik," ungkap Bahlil dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/4/2022).
Bahlil, dia mengingatkan kepada semua orang agar jangan asal bicara. Dia mengatakan apapun yang disampaikan harus bisa dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Dirasa Janggal, Dewan Guru Besar UI Bentuk Tim untuk investigasi Gelar Doktor Bahlil Lahadalia
"Saya juga ingin sampaikan kepada semua saudara saya, sahabat dan teman saya, tolong kalau berikan statement itu bisa dipertanggungjawabkan. Berikanlah statement yang bisa dipertanggungjawabkan," tegas Bahlil
Presiden Pastikan Pemilu 2024
Selain itu, Presiden Joko Widodo kembali memastikan pemilu tetap dilakukan pada 2024. Jokowi menegaskan tahapan Pemilu 2024 akan segera dimulai pada Juni 2022.
"Kita harus mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang tahapannya dimulai nanti di Juni tahun 2022," kata Jokowi dalam peresmian pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (28/4/2022).
Jokowi meminta semua kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu.
"Saya minta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu," jelasnya.
Baca juga: Ma’ruf Amin: Citra Palsu itu Dosa, Bocor Alus Politik: Pencitraan Politik Jokowi Diduga Rp 15 Miliar
Presiden juga meminta pemerintah mempersiapkan anggaran demi melancarkan penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurutnya, bantuan itu bisa menggunakan anggaran pusat atau anggaran daerah.
"Tentu saja dukungan anggaran, baik dari APBN atau APBD, agar pemilu terselenggara dengan baik sukses dan lancar," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi