Optika.id - Viralnya video Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengkampanyekan putrinya Futri Zulva Safitri saat lakukan operasi pasar di Kota Bandar Lampung, Sabtu (9/7/2022) lalu membuatnya diserang oleh semua partai politik (parpol).
Partai Demokrat pun ikut bersuara soal kejadian tersebut. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menjelaskan, membagi-bagikan minyak goreng yang saat ini menjadi komoditi sensitif yang tengah ditangani Kemendag disertai ajakan untuk memilih putrinya hal yang memalukan.
Baca juga: Pengamat: Anies Tanpa PAN, Kontestasi Pilgub Masih Berjalan!
Menurut Kamhar, apa yang dilakukan Zulhas tidak patut bagi seorang pejabat negara apalagi Menteri Perdagangan.
"Ini sangat disayangkan. Publik membacanya sebagai penyalahgunaan kekuasaan karena mendahulukan kepentingan pribadi di atas tugas," kata Kamhar dalam keterangannya, Rabu (13/7/2022).
Meski demikian, Kamhar melihat apa yang dilakukan Zulhas sejatinya tak berbeda dengan yang dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap anak dan menantunya.
Hal yang berbeda, kata Kamhar, Zulhas memakai tangannya sendiri sementara Jokowi menggunakan tangan para pembantunya.
"Ini menjadi contoh buruk dalam ikhtiar pendewasaan demokrasi oleh penguasa," tambahnya.
Kamhar mengatakan, Partai Demokrat meminta Zulhas fokus mengatasi persoalan minyak goreng, bukan hanya pada harga dan ketersediaan Migor tapi juga harga Tandan Buah Sawit yang anjlok sampai kurang dari Rp 1000 per kg. Sebab, kenaikan harga itu sangat memukul petani sawit.
"Menjadi ironi ketika harga minyak goreng dan minyak sawit dunia sedang tinggi namun petani malah merugi," tukasnya.
Tidak Etis
Hal senada dikatakan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Menurutnya, sikap Zulhas tidak etis dilakukan seorang pejabat.
"Mestinya tidak begitu ya. Kalau bahasa Jawa-nya, ngono yo ngono, tapi ojo ngono. Artinya jangan keterlaluan," ujarnya.
Jazilul tak mempersoalkan seorang ketum parpol berkampanye baik untuk partainya maupun ataupun calon kepala daerah yang didukungnya.
"Tapi jangan begitu banget. Itu bisa bikin malu," cetusnya.
Di samping itu, dia juga mengkhawatirkan sikap Zulhas tersebut malah memunculkan persepsi negatif dari masyarakat.
"Orang anggap gagal fokus. Karena beliau ini sekarang juga jadi pembantu presiden. Jangan keterlaluan. Apalagi bawa anaknya. Ini membuat pelajaran buat kami yang di partai. Kita boleh kampanye," tandasnya.
Contoh Buruk ke Masyarakat
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto juga menganggap hal tersebut tidak etis. Bahkan berpotensi menyalahgunakan jabatan dan memberi contoh buruk ke masyarakat.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi diminta untuk menegur sekaligus mengingatkan anak buahnya itu agar tidak mengulang perbuatannya di kemudian hari.
"Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan, tegas Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (12/7/2022).
Menurut Mulyanto, Mendag Zulhas sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana terkait dengan sosialisasi migor Minyakita. Bukan justru menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi dan keluarga.
Dia meminta Mendag tidak mencampuradukan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga. Jangan sampai program migor Minyakita ini menuai pesimisme publik.
"Kita tidak menginginkan hal itu," tegas anggota Komisi VII DPR RI ini.
Mulyanto menambahkan, sebaiknya Mendag fokus mendistribusikan Minyakita ke daerah remote khususnya Wilayah Indonesia Timur, yang selama ini tidak terjangkau migor curah. Sehingga di daerah tersebut benar-benar harga migor bisa mencapai HET.
"Keunggulan migor Minyakita, yang terkemas secara sederhana tersebut, adalah dapat disimpan lebih lama dan dengan jangkauan distribusi yang luas. Mendag jangan mendistribusikannya di wilayah yang justru mudah terjangkau migor curah biasa. Ini kan tidak konsisten," tandasnya.
Politisi PKS yang lain, Amin Ak, menambahkan sebagai pejabat publik yang mestinya menjadi teladan bagi masyarakat. Begitupun dari sudut pandang edukasi politik, yang dilakukan Zulhas tersebut juga tidak mendidik publik.
"Meskipun tidak menggunakan uang atau fasilitas negara, karena munculnya ajakan untuk memilih maka pemberian minyak goreng gratis tersebut bisa dianggap money politics," kata anggota Komisi VI DPR RI.
Baca juga: PAN Dukung Anies, Jika Zita Anjani Jadi Cawagubnya!
Dia menyebut, sekalipun Zulhas tampil dalam kapasitasnya sebagai Ketum PAN, namun jabatan yang diemban sebagai Mendag sangat sulit untuk dibedakan.
"Sehingga apa yang dilakukan Mendag tersebut sarat dengan konflik kepentingan. Apalagi misalnya, jika beliau pergi ke lokasi tersebut menggunakan fasilitas sebagai menteri," tegasnya.
Atas dasar itu, Amin mengingatkan, sebaiknya Zulhas fokus pada tugasnya sebagai Mendag yang telah berjanji segera mewujudkan minyak goreng kemasan sederhana dengan harga HET Rp15.500 per kg dan memperbanyak pasokan sesuai jumlah yang dibutuhkan masyarakat yang berhak.
"Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Kemendag, per hari ini, harga minyak goreng curah masih di atas HET yakni Rp16.750 per kg, tandasnya.
PDIP Minta Zulhas Fokus Jalankan Tupoksi
Politisi senior PDIP yang juga anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin juga meminta Zulhas fokus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai pembantu Presiden Jokowi.
"Persoalan minyak goreng saat ini kan masih menjadi sorotan lantaran harganya masih tergolong mahal. Mestinya mendag fokus mengatasi masalah minyak goreng dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bukannya malah memanfaatkan situasi untuk berkampanye," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (13/7/2022).
Dia menilai, Zulhas seharusnya bisa membuktikan kinerjanya menuntaskan persoalan minyak goreng. Lebih jauh dari itu, meskipun dia juga menjabat ketua umum partai politik, kata TB Hasanuddin, seharusnya dapat menjaga etika berpolitik.
"Sekarang kan beliau menjadi pejabat publik, tak bisa seenaknya. Saya kira tidak etis lah sebagai sebagai pejabat kementerian yang baru menjabat beberapa bulan sudah melakukan hal yang menurut saya memalukan," ujarnya.
Ada Kesalahan Penafsiran
Sementara itu, juru bicara PAN Viva Yoga Mauladi, menyebut ada kesalahan penafsiran. Menurutnya, kedatangan Zulhas pada acara yang digelar PAN dalam kegiatan "PANsar Murah" tidak dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan.
"Bang Zulkifli Hasan hadir selaku Ketua Umum PAN meninjau acara PAN, yaitu PANsar Murah. Di acara itu Futri, putrinya hadir selaku pengurus DPP PAN dan calon legislatif PAN Dapil Lampung 1," ujar Viva Yoga kepada wartawan, Selasa (12/7/2022).
Viva memastikan kegitan itu tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN), baik dari dinas daerah ataupun Kementerian Perdagangan.
Baca juga: PAN: Fix Khofifah Duet dengan Emil di Pilkada Jatim!
"Acara itu hari Sabtu, di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan atau kementerian, tetapi itu acara partai," terangnya.
Soal minyak goreng yang dibagikan Futri, lanjutnya, semua dibeli alias tidak didapatkan gratis sebelum dibagikan ke masyarakat.
"Minyak curah kemasan itu beli oleh Futri, tidak gratis. Dan dibagikanoleh Futri di daerah pemilihannya," tukasnya.
Diketahui, beredar sebuah video, Mendag Zulkifli membagikan minyak goreng 'Minyak Kita' secara gratis dalam acara PAN-SAR Murah di Telukbetung Timur, Bandar Lampung.
Dalam potongan video yang beredar, Ketum PAN itu tampak disambut meriah oleh warga setempat. Adapun kedatangannya diketahui untuk meninjau kondisi harga minyak goreng di pasaran.
Minyak goreng curah yang diperjualbelikan saat itu dengan harga Rp10.000 untuk 2 liter. Namun, Zulhas meminta warga yang datang untuk membeli tak perlu membayar. Sebab minyak tersebut akan dibayar oleh anaknya.
"Nah, uangnya nggak usah diberikan, di kantong aja, dikantongin! 10 ribu yang tanggung Putri tuh Putri (anak Mendag Zulkifli)," kata Zulhas dalam video tersebut.
Dia secara terang-terangan meminta warga untuk memilih anaknya pada pemilihan legislatif 2024 mendatang.
"Diterima dari mba Putri, tepuk tangan dong ibu-ibu gratis! Tapi milih Futri ya! Oke? Nah kalau milih Futri ntar tiap 2 bulan ada deh ginian (minyak goreng gratis)," kata Zulhas.
Futri isunya akan maju sebagai calon legislatif DPR RI untuk Dapil Lampung I yang meliputi Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi