Optika.id - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menyoroti Neraca perdagangan Indonesia kian mengkhawatirkan. Menurutnya, jika terjadi defisit terus menerus akan sulit bagi bangsa seperti Indonesia yang tidak memiliki kekuatan Industri yang menonjol untuk bangkit.
Kenapa Indonesia harus berhutang ke luar negeri? Anthony menggambarkan utang luar negeri ibaratkan transaksi berjalan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Agar tidak terjadi defisit yang mengakibatkan cadangan devisa 0 dan krisis maka harus berhutang ke luar negeri yang artinya membeli barang dari luar lebih banyak.
Baca juga: Tak Hanya Pasal Penghinaan Presiden, Pasal Ini juga Dipermasalahkan Publik
Sementara ia mengungkapkan, pada 2020-2021 neraca kita surplus karena harga komoditas Indonesia naik, lalu di tahun 2022-2023 terancam anjlok karena peningkatan suku bunga bank sentral Amerika. Tahun 2018-2019 Indonesia sudah defisit 35 Miliar USD
"Tahun 2012-2019 utang luar negeri kita melonjak tajam, lalu terbantu dengan kenaikan harga komoditas di tahun 2020-2021 tapi siapa yang menikmati? Hanya segelintir pengusaha yang terdiri 2-10 orang itu." ujarnya pada acara seminar dan diskusi 'Gurita Utang Mencekik Rakyat' yang digelar Front Kedaulatan Negara (FKN) seperti dikutip Optika.id dari channel FNN TV, Kamis (14/7/2022)
Ia menambahkan, jika tidak diatasi dan utang Indonesia semakin meningkat tiap tahunnya. Maka artinya ekonomi Indonesia dalam cengkeraman asing dalam arti bahwa pembayaran luar negeri baik bunga dan hasil usaha meningkatkan. Dari 12,8 Miliar USD menjadi 33, 8 Miliar USD pada 2019.
Selain itu ia menilai, kesalahan struktur ekonomi Indonesia tidak bisa menempatkan UMKM sebagai penggerak. Perusahaan besar ke dalam ekonomi. "Kenapa petani sawit harganya anjlok dan memilih menjual ke luar negeri karena ada harga CPO Rp 14.000 per liter perusahaan akhirnya menekan petani agar dia bisa jual Rp 14.000 per liter."
"Lalu dimana pembelaan kepada UMKM? Akhirnya yang menguasai perusahaan besar itu. Harus ada revolusi industri tapi yang dimaksud bukan hanya digital tapi juga revolusi UMKM dan aturan," tegasnya.
Baca juga: Larang Ekspor Minyak Sawit Mentah, Pengusaha Global Kecam Indonesia
Dr. Fuad Bawazier yang juga hadir dalam diskusi tersebut, mengungkapkan masalah ekonomi dan kegagalan ekonomi sepenuhnya adalah kesalahan pemerintah tidak pada tangan rakyat. Karena ada di tugas pemerintah adalah memajukan bangsa, membuat aturan dan mengawasi aturan tersebut.
"Kita ingin mengingatkan kenaikan utang yang begitu besar dengan kemampuan membayar yang kecil dengan tidak diatur undang-undang kita maka perlu adanya reformasi anggaran syaratnya membenahi anggaran mengawasi pengeluaran," kata Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Pembangunan VII.
Reporter: Jenik Mauliddina
Baca juga: Anthony Budiawan: Indonesia di Ambang Kehancuran, Rezim Oligarki Kuasai Indonesia!
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi