Optika.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo disebut-sebut ditemui oleh sejumlah petinggi PDIP seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Utut Adianto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat usai Rakernas Relawan Jokowi Projo akhir Mei lalu. Menanggapi hal tersebut, dengan tegas Hasto berkata tidak ada pertemuan lain antar ketiganya selain pertemuan di Sekolah Partai Rakernas partai beberapa waktu lalu.
"Tidak, saya sudah bilang pertemuannya tidak ada. Pertemuan yang ada hanya di sekolah partai. Itu yang terjadi," kata Hasto dalam konferensi pers daring, Kamis (21/7/2022).
Baca juga: Basuki Hadimuljono Pimpin Kagama 2024-2029 Gantikan Ganjar Pranowo
Dalam kesempatan yang sama, Hasto juga membantah bahwa partai bergambar banteng tersebut melarang Ganjar untuk pergi ke luar kota. Larangan tersebut digadang-gadang dibuat agar Ganjar tidak melakukan kampanye politik menuju Pilpres 2024.
"Kalau untuk kampanye, itu kan sudah ditegaskan oleh ibu ketua umum bahwa seluruh kader-kader partai itu melakukan soft campaign jadi semua justru melakukan soft campaign. Kita tidak melarang tetapi soft campaign itu untuk kepentingan partai bukan untuk pencitraan orang perorang," ujar Hasto.
Dalam penjelasannya, Hasto mengatakan jika PDIP melakukan soft campaign yang merupakan kampanye membumi yang menjawab persoalan rakyat. Sebab, PDIP tidak ingin pemimpin yang diusung mengawang-awang tanpa tujuan.
Dia pun menerangkan tentang karakter pemimpin menurut partai yakni mengakar kuat bagaikan pohon cemara udang.
Baca juga: PDI-P All Out Menangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jatim
"Karena dia mengakar kuat maka ketika menerima terjangan tsunami cemara udang ini akan kokoh bertahan dalam menghadapi tsunami, itu soft campaign yang diperintahkan ibu ketua umum agar kepemimpinan partai dan kader partai itu betul-betul mengakar dan kuat sehingga mampu menghadapi terjangan yang dahsyat sekalipun," ungkapnya.
Lebih lanjut Hasto menjelaskan, ada mekanisme yang mengatur seorang kader partai untuk bepergian ke luar kota. Namun, bagi PDIP kepala daerah harus menjadikan tempat daerahnya memimpin sebagai prioritas utama. Sebab, partai tidak ingin pemimpin yang menjadi kepala daerah tidak mengakar dan tidak menjadi pemimpin yang membangun legacy di wilayahnya kemudian lebih asyik bertindak keluar.
Karena ketika menjadi kepala daerah tugas utamanya adalah membangun kemajuan daerah, jadi setiap kader partai harus berkonsentrasi kepada tugas-tugas utamanya itu yamg menjsdi displin kader partai," imbuhnya.
Baca juga: PDI-P: Tak Ada Kader di Kabinet Prabowo, Tapi Dukung Kedaulatan dan Kebijakan Positif
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi