Optika.id - Posisi Indonesia sedang mengalami dilema akibat terjebak skema konsorsium versi China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). sehingga, mau tidak mau Pemerintah Indonesia harus menanggung apes pembengkakan biaya proyek ambisius tersebut.
Satyo Purwanto, Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy menilai jika proyek kereta cepat itu sejak awal sudah menuai kontroversi. Dimulai dari pengadaan lahan, target penyelesaian yang molor, hingga pembiayaan yang mengalami cost over run berkali-kali.
Baca juga: Serba-serbi Imlek: Makna dan Simbolisme Manisan Tanghulu
"Akibat janji manis China pemerintah Indonesia kena 'Cipoa' (tipu), proposal mereka dimenangkan karena menjanjikan proyek tersebut bisa dilakukan murni dengan skema bisnis antar BUMN kedua negara alias business to business yang artinya pemerintah tak perlu memberikan jaminan apa pun di proyek tersebut dan tidak akan menggunakan seperak pun duit APBN," ujar Satyo dalam keterangannya di media, Jumat (29/7/2022).
Tak pelak, dirinya mengaku merasa heran dan bertanya-tanya, bagaimana pemerintah Indonesia seolah gegabah dalam membuat perjanjian kerja sama dengan China waktu itu, sebab menurutnya hal itulah yang membuat posisi Indonesia justru dalam kondisi inferior atau bermutu rendah. Sehingga, diharuskan menambal biaya yang membengkak, serta menyelesaikan proyek yang terus menerus di ulur-ulur waktunya.
Baca juga: Kemenkes Tegaskan Pneumonia China Tak Akan Jadi Pandemi Baru di Indonesia
"Dengan skema konsorsium versi China ternyata ada 'pranknya', membuat posisi Indonesia terjebak, sekarang mau tidak mau pemerintah harus menyelesaikan, kena apesnya dalam proses kerja sama tersebut," ucap Satyo.
Reporter: Uswatun Hasanah
Baca juga: Bikin Heboh Kabar Duit Kereta Cepat Masuk ke Bank China, Begini Penjelasan KCIC
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi