Optika.id - Kementerian Keuangan memegang kunci dalam keputusan akhir menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, instansi yang dinakhodai oleh Sri Mulyani ini mengetahui kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membiayai subsidi.
"Pemberian subsidi ditentukan oleh Kementerian Keuangan karena mereka yang tahu kekuatan anggaran negara. Pengaturan volume dilakukan oleh Kementerian ESDM, bukan Kementerian BUMN," tutur anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, dalam keterangannya, Selasa (23/8/2022).
Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Perlinsos Bansos 6 Tahun Tak Jauh Beda!
Menurut Politikus dari Partai Golkar ini, landasan pemberian subsidi tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007yang mengatur tentang Energi. Kemudian, UU Nomor 6 tahun 2021 yang mengatur tentang APBN 2022 yang mana pada tahun ini alokasinya mencapai Rp206 triliun.
Di sisi lain ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 69 Tahun 2021 yang memuat tentang besaran subsidi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Kemudian juga mempertimbangkan daya beli masyarakat serta kondisi ekonomi nasional ke depannya.
Adapun pemerintah mematok subsidi BBM sebesar Rp502,4 triliun yang dirinci sebagai berikut: subsidi energy senilai Rp208,9 triliun, kompensasi energy Rp293,5 triliun. Saat ini, subsidi Pertalite hanya tersisa 6 juta dari 23 juta kiloliter yang disepakati hingga akhir tahun nanti.
Satya menuturkan jika pemerintah memprediksi jumlah Pertalite bakal habis pada Oktober mendatang. Dengan demikian, perlu tambahan volume BBM subsidi, termasuk untuk jenis solar yang volumenya kian meningkat.
Baca juga: Jika Sri Mulyani dan Basuki Mundur dari Kabinet Jokowi, Apa yang Akan Terjadi?
Di sisi lain, DEN menawarkan 2 opsi kepada pemerintah agar penyaluran BBM tepat sasaran. Pertama, menggunakan distribusi tertutup menggunakan aplikasi dan kedua, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
DEN, lanjut Satya, juga mengusulkan akselerasi konversi mobil listrik atau gas guna menekan volume impor BBM. Dirinya berkeyakinan, suplai listrik dan gas lebih dari cukup dan harganya relatif tak terpengaruh fluktuasi harga minyak dunia.
Reporter: Uswatun Hasanah
Baca juga: Hasto: Prabowo Tak Paham Data hingga Salahkan Sri Mulyani di Debat Capres
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi