Jika Sri Mulyani dan Basuki Mundur dari Kabinet Jokowi, Apa yang Akan Terjadi?

Jakarta (optika.id) - Keresahan kembali menyeruak dalam Kabinet Indonesia Maju usai rumor yang beredar perihal Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR), Basuki Hadimuljono berniat untuk mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya.

Isu tersebut muncul dilatarbelakangi oleh keduanya yang sudah tidak tahan dengan berbagai maneuver yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang secara terang-terangan memihak pada pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Isu ini pada awalnya digulirkan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri yang menyebut ada 15 menteri yang potensial bakal hengkang dari kabinet Jokowi.

Menteri-menteri PDI-Perjuangan ada lima, menteri PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ada dua. Menteri PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tidak saya masukan karena menteri Bappenas ini sudah berlawanan dengan pengurus PPP sekarang. Ditambah satu dari Nasdem, (Menteri KLHK) Ibu Siti Nurbaya," kata Faisal di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Faisal menyebut bahwa para menteri dengan latar belakang teknokrat siap untuk undur diri lantaran mempunyai standar nilai tinggi yang tidak bisa diintervensi menyangkut etika.

"Kemudian saya lihat-lihat yang potensial juga karena beberapa pertimbangan, (Menlu) Bu Retno (Marsudi), (Menteri ESDM) Pak (Arifin) Tasrif. Tapi, kira-kira 15 orang, ujar Faisal.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad), Muradi, menilai jika Jokowi akan mati-matian mempertahankan Sri Mulyani dan Basuki di kabinet. Namun di satu sisi, para menteri kabinet yang khususnya berasal dari kalangan non partai makin merasa tidak nyaman dengan berbagai maneuver politik yang dilakukan oleh Jokowi.

"Saya melihat Pak Basuki dan Bu Sri Mulyani tetap ingin Presiden ada di tengah, menjaga jarak walaupun anaknya jadi cawapres. Tidak kemudian terlihat over intervensi terkait yang sifatnya cawe- cawe," ucap Muradi, dalam keterangannya kepada Optika.id, Kamis (25/1/2024).

Muradi mengamati bahwa ada perubahan sikap pada Basuki sejak Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Gibran bisa maju sebagai cawapres karena memenuhi syarat. Sejak saat itu, Basuki terkesan lebih pemurung daripada personanya selama ini yang dikenal sebagai orang ramah dan ceria. Tak hanya itu, Muradi juga menyinggung perihal Sri Mulyani yang sempat menyerukan agar tidak memilih pemimpin yang malas baca data dan emosional.

"Saya kenal Pak Basuki sejak 2011. Dia itu orang yang ceria. Sampai sebelum Putusan MK itu, beliau itu enggak ada masalah. Begitu MK muncul. Itu mukanya murung. Itu saya lihat di beberapa di Instagram PUPR itu Pak Bas mukanya tidak happy," ucap Muradi.

Menurutnya, kedua menteri potensial tersebut saat ini hanya sedang menunggu waktu dan momentum yang tepat saja untuk menegaskan sikapnya masing-masing. Sangat besar keduanya untuk mundur dari kabinet apabila Jokowi kian agresif mengintervensi kontestasi politik di Pilpres 2024 ini.

Kemunduran Sri Mulyani dan Basuki nantinya menurut Muradi juga bisa menimbulkan efek domino pada menteri-menteri lainnya.

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Ingat pernah ada 17 menteri mundur pada masa Orde Baru. Hal itu terlihat remeh. Tapi, bisa memberi pukulan berat karena diikuti oleh yang lain," imbuh Muradi.

Untuk mencegah ancaman delegitimasi tersebut, sambung Muradi, maka Jokowi harus kembali ke fungsi sebenarnya sebagai kepala negara yang netral dan menyerahkan segala prosesnya ke mekanisme politik yang ada. Sehingga, pada akhirnya publik juga bisa menilai dengan sungguh-sungguh.

Jalan yang Tak Mudah

Senada dengan Muradi, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengamini bahwa Jokowi kemungkinan akan menahan upaya Sri Mulyani dan Basuki untuk keluar dari kabinetnya. Para menteri Jokowi, apabila merujuk pada konstitusi, juga tak bakal mudah untuk mundur secara sukarela tanpa adanya situasi yang mendesak.

"Pasal 17 UUD 1945 disebutkan presiden sebagai penyelenggara kekuasaan dibantu oleh para menteri. Artinya, menteri ini pembantu presiden. Jadi, kalau dia mundur, mesti disetujui oleh presiden. Kalau enggak disetujui, enggak bisa," kata Agus.

Menurut Agus, Sri Mulyani dan Basuki merupakan dua menteri kunci Jokowi. Maka dari itu, apabila keduanya mundur dari kabinet, maka pemerintahan Jokowi bisa diguncang tsunami yang menyebabkan Jokowi akan sulit mencari menteri pengganti yang kompeten dan mampu merancang anggaran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Pada akhirnya, ucap Agus, imbasnya adalah elektoral. Legitimasi yang melemah ini kemudian akan berdampak pada elektoral presiden. Yang mana presiden akan semakin terlihat cawe-cawenya dan itu mempengaruhi opini publik untuk berdampak pada elektoral pemilu presiden.

"Jokowi inginnya kan satu putaran," ucap Agus.

Lebih lanjut, Agus menilai jika kemunduran keduanya secara strategis bakal menguntungkan kubu lawan politik Jokowi baik pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pasalnya, Jokowi secara terang-terangan mendukung kubu Prabowo-Gibran yang mana Gibran merupakan putra sulungnya.

"Tentu ini akan dimanfaatkan oleh kelompok yang selama ini berjarak dengan Jokowi. Ini akan dikapitalisasi menjadi alat untuk agitasi politik. Besar kemungkinan akan menggangu manuver-manuver Jokowi," jelas Agus.

Editor : Pahlevi