Optika.id - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diminta untuk melakukan audit atau peninjauan dana terhadap penggunaan uang yang dipakai untuk mendanai proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Hal ini dirasa penting sebab Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk kembali memakai uang rakyat ke megaproyek tersebut sebesar Rp3,2 triliun melalui skema penyertaan modal negara (PMN) ke PT KAI (Persero).
Baca juga: Dagelan Kabinet Prabowo: Bau Jokowi dan Kaesang
Menanggapi hal tersebut, Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi menganggap Presiden Jokowi menunjukkan sikapnya yang ingkar janji dan semakin menampakkan sikap menggadaikan uang rakyat untuk membela protek swasta Indonesia yang bekerja sama dengan China tersebut.
"Ini patut disesalkan. Rakyat jangan mau dananya dipakai untuk biayai proyek swasta yang ujung-ujungnya tidak jelas. Dan itu pemborosan APBN," ujar Muslim dalam keterangannya di media, Rabu (19/10/2022).
oleh karena itu, Muslim mendesak BPK agar segera melakukan audit terhadap dugaan kerugian proyek sebesar Rp29 triliun. Bahkan, dia juga meminta agar KPK mengusut kerugian uang negara yang timbul dari proyek KCJB tersebut.
Sementara itu, dia juga menyarankan agar DPR membentuk pansus (panitia khusus) untuk menyelamatkan pemborosan APBN
Baca juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo
"Jika Jokowi tetap ngotot tandatangani APBN yang boros tidak jelas prosek bisnisnya itu, proyek KCJB itu bisa bernasib seperti proyek-proyek infrastruktur lainnya yang jadi beban keuangan negara. DPR jangan diam!" tegas Muslim.
Muslim juga menilai jika dana APBN tetap digelontorkan untuk menyelamatkan proyek B to B tersebut untuk menutup-nutupi kerugiannya. Maka Presiden Jokowi telah dianggap menggadaikan keuangan negara demi tunduk pada kepentingan swasta dan utopis sifatnya.
"Dan lagi ini menyimpang dari tujuan APBN. Ini jelas kerugian keuangan negara dan bebannya tetap dipikul oleh rakyat yang setia bayar pajak untuk kas APBN, pajak rakyat dibayar ke negara, Tapi Jokowi kelola uang rakyat untuk bisnis untuk proyek yang merugikan negara dan rakyat. Apakah rakyat akan diam?" jelasnya.
Baca juga: Aneh! Jelang Lengser Kepuasan Terhadap Jokowi Tinggi, tapi Negara Bakal Ambruk
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi