Optika.id - Presiden Joko Widodo mengatakan kepada Bawaslu untuk melapor jika ada pihak yang mempersulit penyusunan data pemilih tetap (DPT). "Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang enggak koperatif. Nanti Pak Rahmat Bagja lapor ke saya," kata Jokowi dalam acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2022, di Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Baca juga: Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional Pemilu 2024 Ditunda, Kenapa?
Jokowi menyebut permasalahan DPT kerap menjadi celah kecurangan pemilihan umum (pemilu). Menurut Jokowi, DPT kerap dijadikan sebagai bahan untuk menuduh kecurangan satu pihak calon presiden satu ke calon presiden lain.
"Di Setiap pemilu selalu jadi polemik, selalu jadi bahan untuk menuding kecurangan. (Masalah) DPT ini selalu diulang-ulang," katanya.
Dia mengakui, Indonesia masih sangat lamah dalam hal pendataan. Hal ini tidak terlepas dari luasnya wilayah geografis Tanah Air. Oleh karena itu, kepala negara berharap pada Pemilu 2024, pembentukan DPT harus diawasi agar tidak menimbulkan polemik seperti pada pemilu-pemilu sebelumnya.
Baca juga: Bawaslu Tangani 46 Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu 2024
Untuk itu, sekali lagi, Bawaslu harus selalu hadir. Hadir untuk memastikan proses pemilu yang bebas dan rahasia, serta jujur dan adil, tegasnya.
Jokowi pun berpesan kepada Ketua Bawaslu RI Rahmar Bagja agar tak segan-segan melapor jika ada pihak-pihak, khususnya dari pemerintahan, yang tak kooperatif sehingga menghambat proses penyusunan DPT.
Baca juga: Ahmad Labib, Wajah Baru Golkar yang Lolos ke Senayan dari Dapil Jatim X
Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti pak Rahmat Bagja laporkan ke saya, pungkasnya.
Editor : Pahlevi