Optika.id - Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan perlu dilakukan Reformasi jilid II agar terbentuk pemerintahan yang bersih dan tak kenal kompromi dalam memberantas kasus korupsi.
Baca juga: Fatwa MUI: Harusnya Bansos untuk Pekerja Keras, Bukan Penjudi
Hal itu dikatakan sertelah statemenMenteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat citra negara RI jelek.
"Kalau sikap Luhut ini memang sudah merupakan sikap dari rezim yang ada maka untuk kebaikan negeri ini ke depan jelas diperlukan reformasi jilid dua agar terbentuk pemerintahan baru yang bersih yang benar-benar serius serta tidak kenal kompromi sedikit pun dalam memberantas korupsi," kata Anwar dalam keterangannya, Jumat (23/12/2022).
Anwar berpendapat pernyataan Luhut itu seakan memperlihatkan tengah mentolerir praktek korupsi walaupun hanya ukuran kecil. Pernyataan itu harus disesalkan karena korupsi sebagai tindakan salah dan bertentangan dengan amanat Reformasi tahun 1998.
"Juga sangat bertentangan dengan ajaran agama karena agama kita dilarang mengambil hak atau harta orang lain termasuk harta milik negara, secara batil walau sekecil dan sesedikit apapun," kata dia. "Tapi Luhut tampak membolehkannya," tambah Anwar.
Baca juga: Tolak Jadi Menteri, Luhut Terima Tawaran Penasihat Prabowo
Di sisi lain, Anwar meminta Luhut untuk mencabut ucapan kontroversialnya tersebut bila itu sekadar pendapat pribadi. Sehingga, nama baik pemerintahan Jokowi bisa tetap terjaga dengan baik.
"Bila ini hanya sikap dan pandangan pribadi dari Luhut maka sebaiknya Luhut kalau tidak mencabut ucapannya minimal memperbaikinya agar nama baik pemerintahan Jokowi tetap terjaga dan terpelihara," kata dia.
Baca juga: Luhut Buka Suara Soal Korupsi Timah, Rugikan Negara 271 Triliun!
Sebelumnya Luhut memancing kontroversi usai menilai OTT yang dilakukan KPK membuat citra negara ini jelek. Dia pun mendorong agar penerapan digitalisasi dimasifkan, karena transparansinya bisa membuat KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan (OTT)
Menurutnya bila digitalisasi diterapkan dalam setiap lini perencanaan hingga penggunaan anggaran pemerintah, kegiatan bawah tangan bisa terdeteksi untuk dicegah.
Editor : Pahlevi