Optika.id - Perwakilan masyarakat Masalembu yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Masalembu pada Kamis (5/1/2023), mendatangi Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur.
Baca juga: Terkait Dana Hibah, 5 Anggota DPRD Jatim Diperiksa KPK
Kedatangan perwakilan tersebut terkait dengan lambatnya pembangunan pembangkit listrik PT. PLN di Pulau Masalembu.
Ahmad Juhairi, selaku pimpinan perwakilan, menyatakan bahwa kedatangan perwakilan masyarakat ke Komisi D DPRD Provinsi Jatim itu disebabkan oleh pembangunan pembangkit listrik PT. PLN yang hingga saat ini tidak kunjung selesai.
Menurutnya, kondisi tersebut aneh dan ada kesan disengaja untuk diperlambat padahal tahapan pemasangan tiang sudah selesai pada awal tahun 2020 yang lalu. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat Masalembu yang hingga saat ini belum kunjung mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan layanan listrik PT. PLN.
Baca juga: Kasus Dana Hibah, KPK Diminta Segera Periksa Pemprov Jatim
Karena itu, Juhairi berharap agar Komisi D DPRD Provinsi Jatim memanggil pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pembangunan listrik negara. Pemanggilan tersebut sangat penting untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi demi percepatan pembangunan.
Sementara itu, Martin Hamonangan, S.H, M.H, selaku perwakilan Komisi D DPRD Jatim menyatakan bahwa pihaknya selaku wakil rakyat akan menindaklanjuti aspirasi Masyarakat Masalembu itu. Apalagi listrik merupakan hak dasar bagi seluruh rakyat, termasuk bagi masyarakat Masalembu.
Baca juga: Harapan Warga Masalembu Nikmati Listrik PLN Terancam Gagal
Selanjutnya, Komisi D DPRD Jatim akan memanggil pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam proses pembangunan listrik PLN.
Editor : Pahlevi