Harapan Warga Masalembu Nikmati Listrik PLN Terancam Gagal

author Seno

- Pewarta

Kamis, 15 Des 2022 12:20 WIB

Harapan Warga Masalembu Nikmati Listrik PLN Terancam Gagal

Optika.id - Harapan warga di Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur untuk menikmati listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) dalam waktu dekat kini kembali terancam gagal.

Pasalnya menurut Ahmad Juhairi dari Asosiasi Masyarakat Masalembu Pelanggan Listrik (AMMPEL), hingga kini belum ada pengerjaan lanjutan lagi dari pihak PT. PLN (Persero) yang dilakukan di Masalembu sejak pemasangan tiang awal tahun 2020 lalu.

"Beredar kabar bahwa pengerjaan lanjutan PT. PLN (Persero) terkendala soal pembebasan lahan yang belum selesai. Persoalan pembebasan lahan seharusnya tidak menjadi kendala. Apalagi di Masalembu masih sangat banyak lahan-lahan kosong yang bisa dibeli pihak PT PLN," kata Juhairi pada Optika.id, Kamis (15/12/2022).

Juhairi menambahkan bahwa setiap melakukan audiensi dengan pihak PT. PLN (Persero) sejak tahun 2019, pihaknya selalu mengingatkan agar PT. PLN (Persero) tidak sampai kebingungan dalam mencari lahan untuk pembangunan pembangkit.

"Selama PT. PLN (Persero) terbuka kepada masyarakat mengenai apa saja yang dibutuhkan dan kendala yang dihadapi, termasuk soal lahan, maka saya jamin akan segera terealisasi. Sebab memang sudah lama, bahkan bertahun-tahun, masyarakat Masalembu menunggu kehadiran PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik negara yang didamba-dambakan," tegasnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Juhairi juga menyesalkan ketika mendengar kabar soal adanya kendala administrasi terkait pembebasan lahan.

"Saya memang mendengar kabar di tengah-tengah masyarakat kalau PT. PLN (Persero) sebenarnya sudah mendapatkan lahan tetapi dalam proses pembebasannya terkendala administrasi akibat sikap kades setempat yang tidak mau menandatangani berkas yang dibutuhkan pihak PT. PLN," ujarnya.

"Jika kabar itu benar, saya atas nama masyarakat Masalembu dan AMMPEL sungguh sangat menyayangkan sikap pemerintah desa setempat. Pemerintah yang seharusnya menjadi garda terdepan mengawal percepatan pembangunan untuk kepentingan rakyatnya, ini justru melakukan tindakan yang dapat menghambat kepentingan rakyat itu," sesalnya.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU