Optika.id - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu, Ahmad Doli Kurnia mengaku heran dengan berhembusnya isu penundaan Pemilu 2024. Bahkan, menurutnya jauh sebelum isu tersebut bergulir, ada juga ribuan kepala desa yang tiba-tiba mengusulkan perpanjangan masa jabatannya dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
Baca juga: Bahlil Resmi Umumkan Pengurus Partai, Sarmuji Sekjen-Agus Gumiwang Ketua Dewan Pembina
"Itu yang saya katakan kemarin, bahwa sebetulnya saya lagi cari tahu ini kenapa kok akhir-akhir ini muncul isu-isu yang itu mendorong terjadinya perubahan regulasi, ya. Baik undang-undang teknis sampai Undang-Undang Dasar 1945," kata Doli di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Sementara itu, ada juga gugatan sistem proporsional terbuka dalam pemilu di Mahkamah Konstitusi, kemudian terdapat usulan yang meminta pemilihan gubernur (Pilgub) tidak dilakukan secara langsung.
Melihat hal tersebut, dia menilai jika munculnya berbagai isu maupun usulan berkaitan dengan revisi undang-undang hingga mengamandemen UUD 1945 yang mana harus melalui proses dan kajian yang komprehensif serta proses pembahasan yang membutuhkan waktu lama.
"Kalaupun misalnya kita menganggap ada masalah, itu juga tidak mudah karena harus ada perubahan undang-undang. Bukan hanya perubahan undang-undang biasa, tetapi juga UUD 1945," ujar Doli.
Oleh sebab itu, saat ini dia berharap kepada semua pihak agar senantiasa menjaga kondusivitas jelang Pemilu 2024. Dirinya juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar selalu berpatokan kepada konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Bahlil Resmi Akan Daftar Jadi Ketum Golkar!
"Kita harus tetap menjaga kondusivitas ya, apalagi saya kira kita semua punya kepentingan, lima tahun, 10 tahun yang akan datang semua partai politik memiliki kepentingan untuk membuat Indonesia ini akan semakin maju," ujar Doli.
Saat ini, pihaknya juga tengah mempersiapkan untuk memasuki tahapan pemilu yang semakin dekat. Dia juga mengingatkan agar semua pihak tidak mempersoalkan agenda-agenda yang dapat mengaburkan kondusivitas di masyarakat.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet menanggapi kembali berhembusnya isu penundaan Pemilu 2024. Jelasnya, wacana tersebut sangat bergantung dari sikap sembilan partai politik di DPR.
Baca juga: Golkar Buka Opsi Jokowi Jadi Ketua Dewan Pembina Partai
"Sangat tergantung dari parpol yang ada di parlemen ini. Kalau saya kan hanya megang palu saja," ujar Bamsoet di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (5/2/2023) lalu.
Ia juga singkat menjelaskan, sidang istimewa untuk mengubah konstitusi agar Pemilu 2024 ditunda juga tak mudah. "Mekanisme sidang istimewa tidak mudah," ujar Bamsoet.
Editor : Pahlevi