Optika.id - BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Lamongan berkolaborasi dengan FISIP (Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik) Universitas Airlangga menggelar seminar "Tata Kelola Pemerintahan yang Agile dan Dinamis Sebagai Langkah Akselerasi Mewujudkan Birokrasi Berkelas Dunia".
Baca juga: Penuhi Komoditas Pangan di Surabaya, PDPS dan RPH Diminta Kerja Sama
Seminar tersebut digelar pada Selasa (14/3/2023) pukul 08.00-11.30 WIB yang bertempat di ruang BKPSDM Kabupaten Lamongan.
Seminar tersebut akan dihadiri oleh dua pembicara yakni Dr Abdul Aziz, M.Si (Dosen Fisip Universitas Brawijaya) dan Dr. Aribowo (Dosen Fisip Unair).
Peserta seminar adalah semua OPD Kabupaten Lamongan, para OPD itu diundang oleh BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Lamongan kurang lebih sebanyak 350 orang.
Selain itu, acara seminar ini juga bertujuan untuk:
1. Memberi pedoman bagi OPD untuk membaca, memahami, dan menganalisis masyarakat semakin tajam dan faktual:
2. Memberi pedoman agar OPD bisa membuat langkah langkah perbaikan sosial secara baik dan benar.
3. Memberi pedoman bagi OPD agar bisa memecahkan berbagai persoalan sosial secara baik dan tepat.
4. Memberi pedoman bagi OPD agar bisa menyusun agenda publik secara demokratis dan transparan.
5. Memberi arahan dan pedoman OPD agar bisa menyusun program, melaksnakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kesinambungan pembangunan di daerah.
6. Membimbing dan memberi pedoman OPD agar selalu bertindak demokratis, transparan, tunduk atas dasar hukum, mendorong partisipasi masyarakat, akuntabel, dan membuka akses policy bagi masyarakat luas.
Baca juga: Temui Prabowo, Hary Tanoe Siap Kolaborasi di Pemilu 2024
"Belakangan ini, seringkali terjadi Modelpemerintahan terus berubah. Halitu terjadi karena gelombang demokrasidan perubahan masyarakat bergerak dengan cepat. Perubahan masyarakat bergerak terusmenerus sehingga berpengaruh terhadap arus dansubstansi demokrasi," tulis rilis panitia seminar pada Optika.id, Sabtu (11/3/2023).
Demokratisasi yangkuat itu menyebabkanhak-hak politik masyarakat semakin kuat. Salahsatu aspek perubahan masyarakatdan kuatnya hak politik masyarakat menyebabkan naiknya tingkat partisipasi politik.
Di sisi lain gelombang demokrasi dan partisipasi rakyat itu menyebabkan pemerintahdan tata pemerintahan terbuka, adaptif, transparansi,akuntabel, mewadahi dan mengimplementasi aspirasi masyarakat sebagai akibat partisipasi rakyat.
Model pemerintahan berubah bermacam-macam sesuai dengan budaya, sejarah, sistem politik, dan sistem sosio-ekonomi masyarakatnya. Bank Dunia pernah menawarkan bentuk Good Governance (GG). Prinsip GG adalah: (1) Adanya Partisipasi masyarakat, (2) Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law), (3) Transparansi, (4) Peduli pada Stakeholder, (5) Berorientasi pada Konsensus, (6) Prientasi pada Kesetaraan (Equity), (7) Efektifitas dan Efisiensi, dan (8) Akuntabilitas.
"Belakangan ini juga berkembang bentuk pemerintahan agile dan dinamis. Suatu tata kelola pemerintahan yang agile dan gesit adalah kemampuan pemerintah untuk mengikuti arus perkembangan zaman, dan dapat memenuhi tuntutan masyarakat secara cepat."
6 Prinsip Agile Governance
Baca juga: Kolaborasi Dengan Jejak.in, Kemenparekraf Luncurkan Aplikasi Penghitung Emisi
Menurut Luna, Kruchten, dan Moura (2015) ada enam prinsip agile governance, antara lain: (1) good enough governance, berarti latar dari organisasi harus selalu diperhatikan dan menjadi acuan dalam sebuah tingkat tata kelola, (2) business-driven, berarti dalam setiap keputusan, yang harus tetap menjadi pertimbangan adalah bisnis, (3) human focused, artinya perlu adanya ruang dalam tata kelola pemerintahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan tentunya perlu dihargai setiap masukan yang ada, (4) based on quick wins, artinya suatu kesuksesan yang sudah dicapai dengan cepat harus dijadikan dorongan yang lebih, guna mendapat capaian yang lebih baik dari sebelumnya, (5) systematic and adaptive approach, pada perubahan yang cepat serta sistematis diperlukan suatu tim yang bisa memperluas kemampuan mereka khususnya kemampuan intrinsik yang dimiliknya, (6) simple design and continuous refinement, kemampuan tim dalam membuat desain yang sederhana dan diharuskan memberikan capaian yang cepat serta harus tetap meningkat.
Makna dari bentuk tata kelola pemerintahan yang agile adalah pemerintah yang selalu melayani masyarakat dan terus menerus mengikuti kepentingan masyarakatnya. Ini artinya subyek penting dari seminar tentang tata kelola pemerintahan yang agile adalah untuk memberi arah pemerintah, pemerintahan, dan birokrasinya agar terus menerus tanggap, melayani, dan menyejahterakan masyarakatnya.
"Seminar ini sangat penting karena bisa memberi informasi, pengetahuan, dan guidance bagi birokrasi daerah agar bertindak menjadi bagian dari tata pemerintahan yang agile dan dinamis," tulis rilis tersebut.
Berikut Rundown Acara Seminar dari Fisip Unair tersebut:
Editor : Pahlevi